Ampera Ungkap Fakta IUP Palsu, Pemda Diminta Terbuka

Redaksi author photo

Muhibu Mandar.

HALTIM, BRN
- Kebenaran 10 dari 13 izin usaha pertambangan atau IUP di Halmahera Timur, yang diduga bodong alias palsu mulai terungkap. Amanat Penderitaan Rakyat (Ampera) Halmahera Timur menemukan beberapa fakta. 

Sebelumya, mantan pelaksana tugas Kepala Dinas Pertambangan Kabupaten Halmahera Timur, Hi. Nasrun Konoras mengaku tidak mengetahui dan tidak bisa bicara banyak ihwal polemik 10 IUP yang diduga palsu.

Pernyataannya Nasrun yang menyebutkan tidak mengetahui adanya 10 IUP di Halmhahera Timur, malah berbuah kecuarigaan. Nasrun dicurigai mengetahui adanya upaya terselubung menutupi para oknum-oknum yang diduga menerbitkan 10 dari 13 izin dimaksud.

Sekretaris Jenderal Ampera Halmahera Timur, Muhibu Mandar menyebutkan, pernyataan Nasrun Konoras yang kini menjabat Asisten I pantas ditaruh curiga. Padahal, 10 IUP ini memiliki izin konsesi di Halmahera Timur.

Mestinya, menurut Muhibu, Pemerintah Halmahera Timur melakukan koordinasi dengan Dinas ESDM Maluku Utara dalam memastikan benar tidaknya penerbitan izin dimaksud. Setelah itu dilakukan pencocokan data IUP yang dianggap bermasalah.

“Sehingga tidak ada alasan bagi Pemerintah Halmahera Timur menutupi persoalan. Kami duga kuat ada keterlibatan oknum pejabat Halmahera Timur,” kata Muhibu melalui keterangan tertulis yang diterima Media Brindo Grup (MBG), Kamis malam 24 Februari 2022.

Muhibu menyatakan izin-izin pertambangan tersebut diterbitkan 2010 lalu. Hasil penelusuran Ampera ditemukan surat keputusan perihal penertiban 10 IUP, Lima diantaranya masih pada tahapan eksplorasi.

Pemegang izin eksplorasi masing-masing PT. Mulia Pacific Resources, PT. Mulia Pacific Resources, PT. Priven Lestari, PT. Aminy Brosindo Odhayos dan PT. Teluk Buli Sentosa.

Kemudian PT. Antam. Tbk, PT. Bukit Nikel-1, PT. Bukit Nikel-2, PT. Aditha Nikel Indonesia, PT. Jaya Abadi Semesta, PT. Alam Raya Abadi dan PT. Kurun Cerah Cipta selaku kuasa izin operasi produksi.

Muhibu menilai ada yang janggal ihwal surat keputusan tentang penerbitan 10 IUP. Dari jumlah ini, Muhibu mengaku sudah mengantongi Empat bukti fisik SK IUP.

Mirisnya, lanjut Muhibu, Empat SK IUP dengan tahapan operasi produksi tersebut tidak termuat didalam berita acara penyerahan dokumen dari Pemerintah Halmahera Timur ke Dinas ESDM Provinsi Maluku Utara. padahal ini penyerahannya 2015 lalu.

Empat SK IUP tahapan operasi produksi, sambung Muhibu, yaitu PT. Arumba Jaya Perkasa, PT. Kasih Makmur Abadi Blok I, PT. Cakrawala Agro Besar dan PT. Harum Cendana Abadi Blok I.

“Kami menduga proses penerbitan izin IUP bermasalah tersebut, ada keterlibatan Bagian Hukum dan Organisasi Pemerintah Daerah Halmahera Timur. Perihal penomoran SK yang ditarik mundur pada tahun 2010 patut dicurigai. Kami curiga SK ini diterbitkan tahun 2020, bukan 2010,” cetusnya.

“Polemik IUP bermasalah akhir-akhir ini, tentu masalah serius yang harusnya diungkapkan oleh Pemda Haltim guna mendukung langkah penegak hukum dalam hal ini tim penyidik tertentu (tipditer) yang sedang melakukan peneyelidikan mengungkap mafia tambang di Maluku Utara,” tambahnya. (mal/red)

Share:
Komentar

Berita Terkini