Ampera Desak DPRD Bentuk Pansus Telusuri 10 IUP Palsu

Redaksi author photo

Muhibu Mandar.

HALTIM, BRN
- Ampera Kabupaten Halmahera Timur mendesak DPRD agar membentuk panitia khusus (pansus) menelusuri 10 IUP yang diduga bodong. Tuntutan dibentuknya pansus dianggap penting membuktikan apakah IUP-IUP yang dipolemikkan itu benar palsu atau tidak. 

Sekertaris Jendral Ampera Halmahera Timur, Muhibu Mandar mengatakan, DPRD sudah seharusnya ambil langkah tegas, salah satunya menelusuri benar tidaknya informasi 10 dari 13 IUP palsu yang memiliki izin tambang di Halmahera Timur.

“Sudah sepantasnya DPRD telusuri 10 IUP palsu itu. Langkah dimaksud selain mengetahui perjalanan pengusulan IUP, juga menindak siapa pelakunya yang mengeluarkan IUP palsu,” kata Muhibu, Rabu 24 Februari 2022.

Muhibu menyatakan polemik 10 yang berlokasi di Halmahera Timur adalah masalah serius. Itu sebabnya, Ketua Komisi III DPRD Provinsi Maluku Utara pun turun dan menelusuri kebenaran perihal serupa.

“Ironisnya, DPRD dan Bupati Halmahera Timur susah harus angkat bicara. Menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi, termasuk hasil pertemuan dengan DPRD provinsi. Jika tidak, maka publik berhak mencurigai bahwa ada kepentingan oknum pejabat yang terselubung soal IUP yang diduga palsu itu,” cetusnya.

Muhibu mengaku ragu atas penjelasan Sekertaris Daerah Halmahera Timur, Ricky CH. Richfat. Pernyataan soal keberatan PT. Diva Mega Sakti bahwa pemerintah daerah tidak memberikan izin sesuai dengan tata ruang seperti dikatakan Sekertaris Daerah Maluku Utara dianggap ganjil.

“Saya anggap pernyataan Pak Ricky itu bohong atau tidak bernar, karena tidak jelas apa yang dimaksud dalam pernyataan tidak berbanding lurus. Terkait dengan rekomendasi sesui tata ruang, sekertaris daerah dengan sengaja menjadikan diri sebagai TKPRD untuk kepentingan meloloskan 10 IUP yang saat ini menjadi polimik,” ujarnya. (mal/red)

Share:
Komentar

Berita Terkini