PT. Antam Terancam Angkat Kaki dari Halmahera Timur

Redaksi author photo

Sejumlah warga warga Maba Pura saat menyampaikan orasi di depan Kantor Bupati Halmahera Timur.

HALTIM, BRN
- Sejumlah warga Maba Pura, Kecamatan Maba, menggelar aksi unjuk rasa di Depan Kantor Bupati Halmahera Timur, Senin, 10 Januari. Tidak diaktifkannya smelter oleh PT. Antam menjadi faktor penyebab para warga menyampaikan pendapat. 

Koordinator aksi, Irwanto Hamzah menyatakan, tidak difungsikannya pabrik pemurnian di wilayah Maba Pura oleh perseroan plat merah itu boleh dibilang bentuk pembohongan kepada pemerintah daerah, DPRD dan masyarakat Halmahera Timur.

Sikap apatis pihak perusahaan bukan kali pertama, tetapi sudah berulangkali dan perluh dilawan. Pemerintah dan DPRD harus punya nyali besar dalam mengambil langkah dan keputusan yang tegas.

“Kami sudah kehilangan kesabaran terhadap janji-janji PT. Antam selama ini. Kami ingin supaya pabrik feronikel cepat beroperasi, tetapi lagi-lagi Antam kembali berjanji sampai April 2022 mendatang. Kami desak pemerintah daerah dan DPRD secepat ambil langkah, bila perlu usir Antam dari Halmahera Timur,” koar Irwanto dari pengeras suara.

Irwanto mengemukakan, kesepakatan pengoperasian pabrik feronikel PT. Antam pada 31 Desember 2021 lalu di Jakarta bersama tim negosiator buntut dan tidak membuahkan hasil. Bahkan surat perjanjian jual beli tenaga listrik atau SPJBTL pun tidak ditandatangani.

“Ini yang antam tidak lagi komitmen dengan kesepakatan bersama. Sampai April kalau tidak ada progresnya, maka kami akan usir Antam dari Halmahera Timur. Pemerintah dan DPRD secepatnya bentuk pansus kawal kasus ini,” ujarnya.

“Tim negosiator bubarkan sudah karena kerja-kerja mereka dianggap sudah selesai. Pemda dan DPRD kembali bentuk pansus untuk kawal power plant pabrik feronikel  sampai oktober mendatang. Kami kembalikan kepada pemerintah daerah dan DPRD karena masyarakat sudah lelah menunggu lama,” Irwanto menambahkan.

Wakil Bupati Halmahera Timurm Anjas Taher mengaku kesal sikap apatis yang dipertontonkan Antam. Lambatnya pengoperasian smelter mejadi kesalahan perusahaan.

“Saya dan bupati juga sudah kesal dengan kondisi PT. Antam. Hasil kesepakatan di Jakarta yang tidak diturunkan surat SPJBT menjadi penyebab. Kami berikan waktu selama empat bulan, April kedepan kalau tidak ada kejelasan dan kepastian, maka Antam disilahkan angkat kaki dari Halmahera Timur,” tandas Anjas ketika menemui pendemo.

Orang nomor dua di kabupaten bermotto Limabot Fayfiye ini berkomitmen mengakomodir tuntutan masa aksi. Selanjutnya ditindaklanjuti kepada Bupati Ubaid Yakub. 

“Terkait tuntutan masa aksi yaitu, mengembalikan kawasan industri, membentuk pansus (panitia khusus), bubarkan tim negosiator, pembangunan jalan sirtu ke hotmix di Maba Pura, peningkatan status RSUD Maba ditambah pembangunan perguruan tinggi nantinya ditindaklanjuti kepada bupati,” ujarnya. (mal/red)

Share:
Komentar

Berita Terkini