Pilkades di Halmahera Timur Bakal Berujung ke PTUN

publisher: BrindoNews.com author photo

Muhajir Nabiu.

HALTIM, BRN
- Pemilihan kepala desa serentak di Halmahera Timur bakal memasuki babak baru. Penyebabnya yaitu keputusan sengketa oleh panitia tingkat kabupaten dinilai cacat hukum dan inprosedural. 

Keputusan tersebut dianggap merugikan kubu lain, calon Kepala Desa Wailukum, Muhammad Kandung salah satunya. Melalui penasehat hukumnya, Muhajir Naibu bakal membawa ke pengadilan tinggi tata usaha negara atau PTUN di Ambon.

Muhajir menilai keputusan panitia sepihak dan tidak sesuai norma hukum. Putusan panitia tingkat kabupaten harusnya mengikuti tata cara perundang-undangan yang diatur dalam peraturan bupati nomor 14 tahun 2021. Begitu juga aspek formil perlu dipertimbangkan.

“Keputusan panitia terkait 12 gugatan itu dinilai inprosedural dan cacat demi hukum. Tahapan-tahapan menyelesaikan sengketa tidak dilalui oleh panitia. Dan kami anggap keputusan itu tidak sah,” kata Muhajir, saat selesai mendengar bacaan amar putusan panitia kepala desa tingkat kabupaten, Selasa, 4 Januari.

Mekanisme dan prosedur penyelesaian sengketa pilkades dalam Pasal 70 Peraturan Bupati Nomor 14 tahun 2021, lanjut Muhajir, menyebutkan apabila terjadi sengketa, maka pihak-pihak yang bersengketa dipertemukan atau memediasi menyelesaikan sengketa.

Panitia hanya diperbolehkan membuat forum mediasi, kemudian dibuatlah berita acaranya. Panitia tidak diberi wewenang memutuskan sengketa.

“Makanya saya anggap panitia tidak memahami peraturan bupati secara komprehensif. Padahal, ada gugatan-gugatan yang berpotensi mengugurkan calon pemenang. Tapi panitia pelajari gugatan tidak secara baik dan benar, sehingga keputusannya dianggap cacat hukum. Kami sudah berkoordinasi dengan beberapa penggugat untuk gugat panitia sekaligus Pemerintah Halmahera Timur ke PTUN di Ambon, materi gugatan kami sudah siapkan,” terangnya.

Ketua panitia pemilihan kepala desa tingkat kabupaten, Hi. Tamrin Bahara mengklaim pihaknya telah mengikuti seluruh tahapan penyelesaian sengketa dan sudah sesuai peraturan bupati dimaksud.

“Jadi kalau mau gugat ke PTUN silahkan, itu hak mereka (calon kepala desa penggugat). Putusan itu juga sudah sesuai fakta sidang, gugatan, jawaban dan pemeriksaan saksi. Bahkan, tahapan musyawarah untuk mempertemukan para pihak-pihak terkait kami sudah lalui semuanya. Jadi kami anggap tahapannya sudah selesai dan sudah ada putusan,” jelas Hi. Tamrin, ketika dihubungi melalui sambungan telepon. (mal/red)

Share:
Komentar

Berita Terkini