PH Cakades Wailukum Somasi Pemda Haltim lantaran Dianggap Tidak Sesuai Fakta

Redaksi author photo

Muhjir Nabiu.

HALTIM, BRN
Muhjir Nabiu memberikan surat somasi kepada Pemerintah Halmahera Timur. Teguran hukum itu dilakukan karena penasehat hukum Calon Kepala Desa Wailukum, Kecamatan Kota Maba, Moh. Kandung ini menganggap pernyataan sang bupati tidak sesuai fakta lapangan. 

Pernyataan Ubaid yang menyebutkan hasil pemilihan kepala desa serentak sudah sesuai musyarawah mufakat, tidak berbanding lurus dengan kasus di lapangan maupun temuan panitia khusus DPRD.

“Pernyataan Bupati Ubaid dalam pemeberitaan sebelumnya yang menyatakan bahwa, pilkades dilakukan sudah sesuai asas musyawarah mufakat yang diakui sebagai norma hukum tertinggi. Namun, kenyataannya jauh dari harapan. Desa Wailukum salah satunya contoh sengketa pemilihan kepala desa,” kata Muhjir melalui keterangan tertulis yang diterima Media Brindo Grup (MBG), Sabtu, 22 Januari.

Muhjir mengemukakan, penyelesaian sengketa pemilihan Kepala Desa Wailukum bukan melalui musyawarah dimaksud. Jalur yang ditempuh oleh panitia pemilihan tingkat kabupaten adalah kesepakatan internal (tidak melibatkan pihak lain). Juga tidak mempertimbangkan keterangan saksi dari Calon Kepala Desa Wailukum Moh. Kandung.

Kemudian, kesepakatan panitia didasari dengan keberatan secara lisan. Padahal masalah yang ditemukan saat pemilihan, ada surat suara yang tidak sah. Dari 344 surat suara terpakai, terdapat tulisan nama pemilih ketika mencoblos.

“Dengan dasar itu, kemudian panitia penyelenggara pilkades tingkat kabupaten membuat rapat khusus pada 29 November 2021 dengan diterbitkannya rekomendasi nomor: 140/20/PAN-PILKADES/11/2011, terhadap hasil pleno rekapitulasi perhitungan suara dalam Pemilihan Kepala Desa Wailukum tertanggal 29 November 2021. Intinya panitia kabupaten memerintahkan PPTD Wailukum untuk segera melaksanakan pemungutan suara ulang di TPS 1 Desa Wailukum, tanpa melakukan tahapan proses penyelesaian musyawarah mufakat yang justru bertentangan dengan perintah peraturan bupati,” sambung Muhjir.

Dalam peraturan bupati, lanjut Muhjir, tim penyelesaian sengketa pemilihan kepala desa menyelesaikan sengketa sebagaimana dimaksud ayat (3) Peraturan Bupati Halamhera Timur Nomor 14 Tahun 2021. Bahwa penyelesaian sengketa pilkades harus mempertemukan pihak-pihak bersengketa untuk melakukan musyawarah mufakat.

Kedua, penyelesaian sengketa paling lambat tiga hari sejak pihak-pihak bersengketa dipertemukan.Ketiga, dalam hal tercapai kesepakatan, maka pihak-pihak bersengketa membuat pernyataan kesepakatan yang diketahui oleh tim penyelesaian sengketa.

“Bahwa faktanya sebagaimana diuraikan pada point tiga diatas, Panitia Pilkades Kabupaten Halmahera Timur tidak menjalankan prosedur penyelesaian sengketa dalam perkara a quo. Dimana dalam memutuskan perkara, panitia hanya mempedomani kesepakatan internal, bukan musyawarah mufakat ataupun sesuai peraturan bupati,” ujarnya.

Bahkan, kata Buhjir, PPK tidak menuangkan dalam berita acara dan pernyataan para pihak. Padahal, aturan mainnya itu lebih dulu menunjukan berita sebelum PPK membacakan laporan penyelesaian sengketa.

“Kita selaku Kuasa Hukum Moh. Kandung telah meminta untuk tunjukkan berita acaranya, tetapi PPK tidak bisa membuktikan. Jika norma hukum yang sudah diatur dalam suatu perundang-undangan disampingkan dan atau dilanggar, maka semua proses dianggap batal demi hukum. Sebagai penegasan selaku kuasa hukum telah mempersiapkan segala kemungkinan untuk membawa perkara tersebut ke PTUN Ambon. Apabila telah dilaksanakannya pelantikan selanjutnya mendapatkan obyek perkara yaitu SK pengangkatan sebagai penjabat kepala desa,” terangnya. (mal/red)

Share:
Komentar

Berita Terkini