Pemerintah dan 8 Perusahaan Tambang di Halmahera Timur Bahas Royalti

publisher: BrindoNews.com author photo

Rapat pembahsasan pembayaran royalti antara pemerintah dan delapan perusahaan tambang nikel yang diberoperasi di Halmahera Timur.

HALTIM, BRN
- Pemerintah Kabupaten Halmahera Timur dan sejumlah perusahaan tambang nikel di Halmahera Timur, membahas pemasukan atau kontribusi perusahaan ke daerah. 

Pembahasan penerimaan daerah berasal dari pembayaran iuran produksi atau royalti ini dianggap penting dalam mendukung perekenomian daerah.

Sekertaris Daerah Halmahera Timur, Ricky CH. Ricfat mengatakan, pertemuan di kantor bupati pada Selasa 25 Januari kemarin itu membahas beberapa poin penting, termasuk pembayaran royalti. Ada delapan perseroan ikut terlibat, termasuk PT. IWIP.

“Selama ini, royalti PT. IWIP hanya Pemerintah Halmahera Tengah yang dapat (royalti). Padahal wilayah penambangan IWIP lebih besar masuk di Halmahera Timur. Ini yang harus dibicarakan bersama sehingga kami tahu letak permasalahan. Kita juga bicarakan masalah miskomunikasi antara Pemerintah Halmahera Timur dan Halmahera Tengah tentang pembayaran royalti,” kata Ricky.

Mantan Kepala BP4D Halmahera Timur ini, delapan perseroan itu diantaranya;  IWIP, Antam, Alngit Raya, Alam Raya Abadi, PT. Haltim Mining, PT. Sembaki Tambang Sentosa, PT. Adhita Nickel Indonesia, dan PT. Wana Kencana Mineral.

“Kalau masalah royalti PT. IWIP hanya terjadi miskomunikasi antara pihak perusahaan dengan Kementerian ESDM RI. Tujuh perusahaan tambang lain akan dimaksimalkan pembayaran royalti. Setiap perkapalan diminta pihak perusahaan tambang memasukan data muatan perkapalan ke pemerintah daerah supaya jadi pegangan nanti,” ucapnya.

“Kami undang semua perusahaan tambang di Halmahera Timur, termasuk IWIP dengan tujuan untuk berinvestasi secara baik. Kami meminta supaya pihak perusahaan memperbaiki sistim pelaporan mereka kepada pemerintah daerah. Selama ini pemerintah daerah dan pihak perusahaan tambang belum maksimalkan ketersediaan data,” tambah Ricky.

Ricky mengaku pemerintah daerah dan Kementerian ESDM RI pun alami rekon. Ini berimbas pada keuangan daerah melalui royalti atau dana bagi hasil. Masalah yang dialami pemerintah daerah adalah menghitung pendapatan royalti dan landen.

“Semoga pertemuan ini bisa memperbaiki kesalahan yang ada. Sehingga pembayaran royalti yang akan datang bisa lebih maksimal disetor ke kas daerah,” harapnya. (mal/red)

Share:
Komentar

Berita Terkini