Pansus Temukan Dugaan Ijazah Palsu hingga Kejanggalan PSU Pilkades Halmahera Timur

Redaksi author photo

Yusak Kiramis.

HALTIM, BRN
- Panitia Khusus atau Pansus DPRD Halmahera Timur, menemukan beberapa persoalan dalam pemilihan kepala desa serentak. 

Terhadap temuan ini, panitia tingkat kabupaten dinilai tidak berpedoman pada Peraturan Bupati Nomor 14 tahun 2021 sebagai dasar hukum atau legal standing pelaksanaan pemilihan.

Beberapa masalah yang ditemukan ini dianggap mengganjal. Mulai dari calon kepala desa berstatus ASN, dan format pemungutan suara ulang atau PSU yang tidak diatur sama sekali dalam peraturan bupati. Termasuk dugan ijazah palsu salah satu calon.

Ketua Pansus DPRD Halmahera Timur, Yusak Kiramis mengemukakan, kendati tidak diatur dalam peraturan bupati, panitia kabupaten dengan beraninya melaksanakan PSU. Padahal, ini jelas diluar pedoman.

Rekomendasi DPRD, lanjut Yusak, perlu menjadi catatan sesuai permasalah sengketa pilkades. Ikhtiar ini perlu memerhatikan dasar hukun atau acuan pelaksaan PSU Pilkades apa. Yang kedua adalah acuan mana yang dipakai panitia.

“Sementara Perbub Nomor 14 Tahun 2021 tidak mengatur soal PSU,” kata Yusak ketika membacakan rekomendasi Pansus DPRD saat rapat paripurna di ruang legislatife, Selasa 18 Januari kemarin.

Ketua Komisi I itu menyatakan, tata cara pemilihan kepala desa diatur dalam empat produk hukum. Pertama, Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa; kedua, Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014.

Lalu Permendagri Nomor 112 Tahun 2012 tentang Pemilihan Kepala Desa, dan keempat yaitu Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa secara serentak.

“Keempat produk hukum ini tidak ditemukan satupun peraturan yang mengatur ihwal PSU. Oleh karena itu, DPRD menilai bahwa PSU tidak cukup memiliki dasar hukum. DPRD merekomendasikan, pertama, tidak perluh ada rekomendasi PSU dari panitia pemilihan tingkat kabupaten. kedua, perlu adanya penyempurnaan perda atau perbub Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pilkades,” sebutnya. 

Tanpa Surat Persetujuan 

Yusak menambahkan, Pansus DPRD menemukan tiga orang Aparatur Sipil Negara atau ASN yang mencalonkan diri tanpa surat persetujuan dari sekertaris daerah ataupun bupati selaku pembina kepegawaian.

Ketiganya hanya mengunakan surat edaran panitia pilkades tingkat kabupaten sebagai syarat pencalonan. Aturannya jelas, calon kepala desa dari kalangan ASN harus mengundurkan diri yang dibuktikan dengan tanda terima surat.

“Dalam surat edaran menyebutkan, Pasal 29 Perbub Nomor 14 Tahun 2014 tidak mengatur secara eksplisit maka dianggap terjadi kekosongan hukum. Namun pada Pasal 47 ayat 1 Permendagri 112 Tahun 2014 mengatur itu. Bahwa PNS yang ikut mencalonkan diri pada pilkades harus mendapatkan persetujuan tertulis dari pejabat pembina kepegawaian. Pasal 29 ayat 1 Perbub Nomor 14 Tahun 2021 pun demikian, bahwa ASN, TNI-POLRI ikut calon (kepala desa) harus mendapat surat persetujuan yang sama dari pejabat pembina kepegawaian atau pimpinan TNI-Polri. Di pasal 2, disebutkan persetujuan diberikan berdasarkan pertimbangan teknis dan analisi jabatan dari perangkat daerah,” sambungnya.

“Pertanyaannya apakah poin yang diatur dalam surat edaran panitia kabupaten ini dibenarkan sebagai dasar hokum pengunduran diri PNS. Surat edaran memiliki batasan dan tidak bisa dijadikan dasar hukum. Edaran tersebut dianggap tidak berbanding lurus dengan Perbub 14 Tahun 2021. Keputusan pemberhentian dari status PNS itu kemudian disampaikan ke panitia kabupaten, paling lambat tiga hari sebelum ditetapkan sebagai calon. Hal berbeda jika dalam keputusan pemberhentian setelah melewati tenggang waktu tiga hari, maka calon berstatus PNS dianggap telah mendapatkan persetujuan bupati,” kata Yusak. 

Diduga Palsu 

Selain menemukan kerja pantia kabupaten yang dinilai amburadul, Pansus DPRD juga menemukan ijazah paket B salah satu calon kepala yang keabsahannya masih diragukan.

Yusak mengatakan, calon kepala desa tersebut tidak mampu membuktikan keaslian ijazah sekolah asal. Atas temuan ini, politisi Demokrat itu menyarakan untuk dilakukan ualng verifikasi faktual ijazah oleh panitia.

“Juga merekomendasikan para calon yang sudah menempuh jalur hukum, proses pelantikan tetap jalan, sambil menunggu ketetapan dan pengambilan hukum tetap. Penyelesaian sengketa tidak sesuai dengan tahapan, penanganan sengketa tidak cukup mendapatkan perhatian,” ujarnya. (mal/red)

Share:
Komentar

Berita Terkini