Panitia Pilkades Tingkat Kabupaten Diminta Transparan

publisher: BrindoNews.com author photo

Muhjir Nabiu.

HALTIM, BRN
- Hasil rekomendasi panitia khusus DPRD Halmahera Timur boleh dibilang dijadikan dasar menyelesaikan persoalan sengketa pemilihan kepala desa. 

Sebagaimana tertulis dalam rekomendasi pantia khusus DPRD, terdapat beberapa akar permasalahan. Mulai dari calon kepala desa dari unsur PNS, dan pemungutan suara ulang yang tidak sesuai prosedur.

Dua permasalahan ini tidak diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 14 tahun 2021. Permasalahan lainnya yaitu dugaan ijazah palsu oleh salah satu cakades.

Pendapat diatas dikemukakan oleh Kuasa Hukum Cakades Wailukum Moh. Kandung, Muhjir Nabiu. Muhjir menyebutkan permasalahan sengketa yang ditemukan panitia khusus memiliki dasar yang kuat dan menjadi alasan dasar pertimbangan panitia untuk menetapkan calon pemenang.

“Masalah ASN dan PSU jelas melanggar Peraturan Bupati Nomor 14 tahun 2021, kemudian temuan dugaan ijazah palsu. Ini harus jadi bahan pertimbangan panitia sebelum melantik beberapa calon pemenang yang bermasalah,” kata Muhjir melalui keterangan tertulis diterima Media Brindo Grup (MBG), Selasa, 25 Januari 2022.

Muhjir meminta supaya panitia transparan mengenai hasil konsultasi masalah sengketa pemilihan kepala desa ke Universitas Khairun Ternate.

“Panitia pilkades tingkat kabupaten perlu adanya keterbukaan menyangkut hasil konsultasi hukum ke kampus Unkhair. Supaya publik bisa tau, apa pertimbangan hukum yang didapatkan,” ujarnya. (mal/red)

Share:
Komentar

Berita Terkini