Masalah Administrasi Kependudukan Dominasi Aduan ke Ombudsman

Redaksi author photo
Kepala Ombudsman Perwakilan Maluku Utara, Sofyan Ali (kedua dari kiri) saat menyampaikan hasil pengaduan/laporan dan penyelesaian laporan masyarakat selama 2021.

TERNATE, BRN - Ombudsman Perwakilan Maluku Utara menerima 333 aduan dugaan maladministrasi dalam pelayanan publik. Dari jumlah ini, 321 diantaranya dilaporkan langsung oleh masyarakat. Sisanya merupakan hasil inisiatif investigasi. 

Kepala Ombudsman Perwakilan Maluku Utara Sofyan Ali mengatakan, aduan terbanyak berasal dari PVL on The Spot atau unit penyelenggara pelayanan publik. Ada 202 persoalan yang diadukan masyarakat selama 2021.

Sofyan menyebutkan, berdasarkan subtansi laporan, pelayanan administrasi kependudukan paling banyak dilaporkan masyarakat. Pelayanan kesehatan di runner-up dengan 60 aduan, serta energi dan kelistrikan 41 laporan.

 

“Sedangkan laporan masyarakat berdasarkan kota terlapor itu paling tinggi di Kota Ternate. Rata-rata penyebabnya karena intansi atau unit penyelenggara pelayanan publik yang diadukan banyak berada di Kota Ternate,” kata Sofyan, dalam acara Ekspos Kinerja Pengawasan Pelayanan Publik Tahun 2021, Kantor Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Maluku Utara, di Kelurahan Santiong, Kota Ternate Tengah, Jumat sore, 31 Desember kemarin.

Sofyan mengemukakan, penyebab banyaknya laporan dugaan maladminitrasi disebabkan belumnya pelayanan prima maupun maksimal dari instansi penyelenggaran pelayanan publik. Bentuk maladminitrasi yang paling sering dilakukan seperti tidak memberikan pelayanan, penyimpangan prosedur, dan penundaan berlarut.

“Ada 19 aduan (maladministrasi) selama 2021. Fakta ini menunjukan bahwa beberapa instansi penyelenggaran pelayanan publik belum prima dalam hal pelayanan publik,” ucapnya.

(red)

Share:
Komentar

Berita Terkini