KNPI Ajak Publik Kawal Proses Hukum Kasus Korupsi di Maluku Utara

Editor: BrindoNews.com author photo

Irman Saleh.

TERNATE, BRN - DPD KNPI Maluku Utara mengajak semua pihak agar fokus mengawal penanganan kasus dugaan tindak pidana korupsi di Kejaksaan Tinggi dan Polda Maluku Utara.

Sikap apatis publik sudah tentu proses hukum tindak pidana korupsi tidak maksimal. Padahal dugaan praktik korupsi di lingkup Pemerintah Provinsi Maluku Utara dan kabupaten kota terbilang kian menjadi-jadi.

Kekahawatiran dan ketidakseriusan penanganan kasus para “pencuri berdasi” ini disampaikan oleh Ketua DPD KNPI Maluku Utara, Irman Saleh.

CEO Nuansa Media Grup (NMG) itu menganggap lembaga penegak hukum tidak begitu serius mengusut kasus dugaan korupsi di Maluku Utara. Akibatnya, para pejabat yang diduga korupsi seenaknya menilep uang.

“Kalau saja penegak hukum itu serius, kenapa begitu banyak kasus dugaan korupsi, termasuk di pemerintah gosale puncak proses hukumnya dihentikan. Terutama uang makan minum di biro umum yang proses penyelidikannya sudah dihentikan. Setidaknya Kepala Kejati Malut menjelaskan secara serius ke publik, tentang apa alasan rasional sehingga proses hukum kasus itu berhenti. Jika perlu, kejati buat forum terbuka untuk publik, kemudian menjelaskan ke publik,” ujar Irman, Senin, 10 Januari.

Irman mengemukakan, jika proses hukum kasus dugaan korupsi anggaran makan minum diberhentikan, kemungkinan proses hukum dugaan korupsi anggaran menara Masjid Almunawwar sebesar Rp2 miliar akan bernasip sama. Begitu juga anggaran media massa untuk penanganan covid-19 di Dinas Kesehatan Maluku Utara.

“Hampir semua dugaan korupsi yang terjadi di Pemprov Malut itu tidak diusut serius. Justru proses hukumnya dihentikan di tengah jalan,” ujarnya.

Irman mengingatkan Kepala Kejaksaan dan Polda Maluku Utara berhati-hati dalam penanganan supremasi hukum, terutama menyangkut penindakan kasus dugaan korupsi. Kepercayaan publik sudah pasti hilang apabila terus-terusan menghentikan penyelidikan kasus dugaan korupsi dengan alasan yang tidak jelas.

Polda dan kejati boleh saja mengembalikan rasa percaya masyarakat, jika menuntaskan kasus-kasus korupsi yang sementara ditangani.

“Kalau kondisinya sudah begitu, maka publik akan menganggap percuma saja melaporkan kasus korupsi ke dua lembaga itu, tetapi sebaiknya dilaporkan ke KPK. Kalau kasus-kasus yang sementara ditangani itu tidak bisa diselesaikan, tetapi justru dihentikan penyelidikan dan penyidikannya, maka jangan salahkan publik jika dua lembaga penegak hukum ini hilang kepercayaan,” ucapnya. (red)

Share:
Komentar

Berita Terkini