Klaim Cemarkan Nama Baik, Keluarga Tersangka GOR Bakal Tempuh Jalur Praperadilan

publisher: BrindoNews.com author photo

Keluarga Alien Goeslaw saat menggelar jumpa pers di Aula Resto Kartika di Buli.


HALTIM, BRN
- Keluarga Ailen Goeslaw bakal menggugat Kejaksaan Negeri Halmahera Timur.

Rencana pra peradilan ini setelah Kepala Dispora Halmahera Timur itu ditetapkan tersangka dalam kasus GOR pada Rabu kemarin. 

Salah satu keluarga Ailen Goeslaw, Susana Corry Rotinsulu mengaku tidak menerima penetapan tersangka oleh Kepala Kejaksaan Halmahera Timur, Adri Notanubun.

Penetapan tersangka atas kasus tribun GOR Kota Maba masih menganjal dan penuh tendensius. Oleh pihak jaksa menetapkan tersangka lebih dulu, padahal belum ada kerugian negara.

“Ini yang menjadi alasan mengapa pihak keluarga menempuh jalur pra peradilan. Kerugian negara belum ada, atas dasar apa kuasa pengguna anggaran ditetapkan sebagai tersangka. Ini yang bagi kami selaku keluarga bahwa kasus ini masih menjanggal dan menjadi pertanyaan kami kepada pihak kejari. Kami keluarga tersangka akan tempuh lajur prapradilan,” tandas Susana, saat jumpa pers di Aula Resto Kartika di Buli, Kamis sore, 20 Januari.

Susana mengemukakan ada beberapa alasan mendasar janggalnya penetapan tersangka. Pertama, Kejaksaan Negeri Halmahera Timur mendahului sebelum perhitungan kerugian negara oleh lembaga berwenang.

Kedua, jika terdapat kerugian, selaku pihak paling bertanggungjawab kontraktor atau rekanan pemenang tender selaku pelaksana kegiatan.

Ketiga, menyangkut pengerjaan tribun GOR Kota Maba tahap dua, sudah ada pemeriksaan BPK. Didalam hasil audit disebutkan (merekomendasikan) kepada rekanan untuk melakukan pengembalian atas kekurangan volume pekerjaan.

Selain itu, berdasarkan surat keterangan BMKG, lanjut Susan, runtuhnya atap tribun disebabkan angin puting beliung di Kota Maba, Rabu malam 14 Juli sekira pukul 22:55 WIT. Sehingga peristiwa ini masuk kategori bencana alam, dan secara hukum tidak bisa dilakukan penyelidikan.

“Seharusnya pihak kejari tetapkan sebagai tersangka adalah pihak ketiga atau selaku kontraktor. Bukan Plt. kepala dispora yang selaku KPA proyek Tribun Kota Maba. Kalau alasan penetapan adalah perkaya diri sendiri, otomatis itu suap-menyuap. Kalau dia (Plt kepala dispora) disuap, pertanyaannya, dia di suap oleh siapa?. Kalau bicara kronologi, harusnya penetapan tersangka adalah kontraktor dulu, baru dilakukan sidik lebih lanjut. Bukan kejari langsung tetapkan kepala dispora tersangka. Sebagai keluarga kami rasa ini pencemaran nama baik,” cetus Susana.

“Praperadilan ini untuk menegakkan hukum yang adil bagi semua warga dengan menjunjung tinggi asas hukum pra duga tak bersalah. Kami selaku keluarga meminta kepada Kejaksaan Tinggi Maluku Utara agar bisa melakukan supervisi atas penanganan hukum di Halmahera Timur karena penetapan ini (kepala dispora) sabagai nama baik kami keluarga yang merasa terzalimi. Bahkan Pasal 2 dan 3 UU Tipikor yang disangkakan, bagi kami selaku keluarga sangat prematur dan tendensius,” sambung Susana. (mal/red)

Share:
Komentar

Berita Terkini