DPRD Minta Wali Kota Tauhid Batalkan SK Satu Nama Dewas Ake Gaale

publisher: BrindoNews.com author photo

Mubin A. Wahid.

TERNATE, BRN
- Dewan pengawas atau Dewas Perumda Ake Gaale resmi dilantik Selasa kemarin. Kendati begitu, Komisi II DPRD Kota Ternate meminta Wali Kota M. Tauhid Soleman membatalkan SK terhadap Hasan Musana Matdoang. 

Permintaan pembatalan surat keputusan ini ditengarai lantaran Hasan Musana Matdoang diduga tidak mengikuti tahapan seleksi; dimulai dari pendaftaran, psiko tes, uji kompetensi, dan keahlian. Hasan Musana Matdoang mantan Camat Pulau Moti.

Ketua Komisi II DPRD Kota Ternate, Mubin A. Wahid mengatakan, pembatalan tersebut mengacu pada Peraturan Daerah tentang Perusahaan Daerah Air Minum Ake Gaale. Didalam disebutkan, pengangkatan harus melalui seleksi.

“Kewenangan pengangkatan itu memang ada di tangan wali kota.  Kewenangan ini kemudian dibentuklah tim seleksi yang bertugas menyeleksi baik itu, dewan pengawas maupun direksi. Dan hasil seleksi selanjutnya disampaikan ke wali kota,” jelasnya.

Mubin menyatakan, apabila Hasan Musana Matdoang dilantik tanpa berdasarkan hasil seleksi, maka jelas ini inprosedural. Dan tentunya Wali Kota Ternate melanggar peraturan daerah.

“Pengangkatan  harus melalui seleksi. Tidak satu ruang dimana pun atau satu aturan pun dalam perda tentang perumda air minum Ake Gaale memberikan kewenangan untuk mengangkat di luar dari hasil timsel. DPRD punya fungsi pengawasan dalam mengawasi pemerintah daerah, dan fungsi ini mencakup pengawasan, pelaksanaan peraturan daerah dan aturan wali kota, termasuk mengawasi pemerintah daerah dalam melaksanakan perundang-undangan lainnya dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah,” ujarnya. 

“Jika benar diangkat tidak berdasarkan seleksi, maka pengangkatan tersebut bertentangan dengan hukum, SK wali kota pun cacat secara hukum. Karena itu kami minta wali kota batalkan SK pengangkatan salah satu dewas dari unsur pemerintah yang diangkat tidak sesuai mekanisme tahapan. Jika tidak dibatalkan, DPRD bisa menggunakan hak interpelasi atau hak angket,” ucapnya. (ham/red)

Share:
Komentar

Berita Terkini