Desak Polda dan Kejati Telusuri Aliran Dana Bansos Covid di Biro Kesra

Redaksi author photo

Kantor Polda dan Kejaksaan Tinggi (Kejati) Maluku Utara.

TERNATE, BRN
- Front Pemuda Peduli Pembangunan atau FP3 Maluku Utara, kembali menggelar unjuk rasa di depan BPJN Wilayah Maluku Utara, Senin, 17 Januari. Mereka menyuarakan beberapa paket pekerjaan yang diduga tidak sesuai spesifikasi dan keterlambatan progres. 

Koordinator aksi FP3 Maluku Utara, Azis Abubakar menyebutkan, sejumlah pekerjaan fisik yang diduga tidak sesuai spesifikasi itu menelan anggaran puluhan miliar rupiah. Misalnya pekerjaan preservasi ruas jalan Weda-Sagea yang dikerjakan oleh PT. Buli Bangun dengan nilai kontrak lebih dari Rp43 miliar.

Kemudian ruas jalan Weda-Mafa-Matuting-Saketa yang dikerjakan oleh PT. Laosindo Pratama. Paket ini memakan anggaran Rp8 miliar lebih. Termasuk pekerjaan jembatan Ake Tiabo yang diduga ada konspirasi memenangkan perusahaan tertentu.

“Bahkan Jembatan Ake Tiabo ini kontraktornya sudah belanja bahan duluan, padahal paketnya belum dilelang. Itu artinya, BP2JK selaku balai yang berwenang atas pelelangan proyek diduga berkonspirasi dengan pihak tertentu,” teriak Azis saat berorasi.

Azis mendesak agar Menteri PUPR, terutama Dirjen Bina Marga Kementerian PUPR segera mengevaluasi dan mencopot Gunadi Antariksa dari Kepala BPJN Maluku Utara. Termasuk mencopot Chandrasyah Paarmanceh dari Kepala Satker Wilayah II BPJN Maluku Utara.

“Jooni Seisi Margaret Manus juga haru dicopot dari jabatannya sebagai PPK ruas jalan Weda-Sagea dan Sagea-Patani. Copot juga Riki sebagai PPK ruas jalan Weda-Mafa, Mafa-Matuting, dan Matuting-Saketa,” ujarnya.

Perihal serupa disampaikan oleh Maskur J. Latif. Dalam orasinya, ia mendesak Polda dan Kejasaan Tinggi Maluku Utara segera menyelidiki beberapa paket yang diduga bermasalah tersebut. Terutama menyelidiki aliran dana bantuan sosial covid-19 yang melekat di Biro Kesra Setda Provinsi Maluku Utara. 

“Ini juga tidak boleh sama sekali diabaikan. Anggaran bansos covid senilai Rp8,3 miliar ini harus ditelusuri, dan itu wajib. Polda dan Kejaksaan Tinggi Maluku Utara tidak boleh diam, karena dalam LHP BPK ditemukan ada indikasi kerugian daerah,” tandasnya. (red)      

Share:
Komentar

Berita Terkini