Cuek Hasil Rapat, Produksi Antam di Halmahera Timur Dihentikan

Redaksi author photo

Petinggi Antam Saling Lempar Wewenang

Empat excavator milik PT. Antam di Site Monoropo nampak parkir akibat penghentian produk sementara waktu. (Foto: Akmal Lule)

HALTIM, BRN – PT. Aneka Tambang atau Antam UBPN Maluku Utara memutuskan menghentikan produksi sementara waktu di Halmahera Timur.

Antam menutup krang ekspor nikel keluar itu karena tidak mencapai target pengaktifan pabrik pemurnian atau smelter sesuai kesepakatan hasil rapat bersama tim negosiator.

Perusahaan plat merah itu sebelumnya menggelar rapat bersama tim negosiator di Kantor Pusat Antam di Jakarta pada 16 November 2021 lalu. Poin yang dibahas yaitu target capaian pengaktifan smelter harus 100 persen di wilayah Desa Maba Pura, Kecamatan Maba.

Pertemuan ini kemudian disepakati bahwa pihak Antam harus mengaktifkan smelter paling lambat 31 Desember 2021. Hingga 7 Januari 2022, pihak perusahaan tak kunjung mengoperasikan smelter.

Kesepakat dan perjanjian ini tertuang dalam surat berita acara rapat Antam dan tim negosiator percepatan pengoperasian pabrik ferronikel Pemerintah Kabupaten Halmahera Timur. Berita acara ditandatangani oleh Direktur Sumberdaya Manusia PT Antam, Luki Setiawan Suardi dan Wakil Bupati Anjas Taher.

Hasil kesepakatan tersebut bermula ketika karang taruna se-Kecamatan Maba melakukan aksi boikot aktivitas Antam pada 10 November lalu. Pemerintah daerah berinisiatif membentuk tim negosiator da  langsung ke Jakarta bertemu dengan pihak Antam di ibu kota.

“Benar kesepakatan itu (surat berita acara rapat bersama Antam pusat). Saya bersama Direktur SDM PT. Antam Luki Setiawan Suardi yang menandatangani langsung,” kata Wakil Bupati Halmahera Timur, Anjas Taher ketika disembangi Media Brindo Grup (MBG), di Kediamannya di Kota Maba, Jum’at siang, 7 Januari 2022.

Hasil yang tidak bermuara pada kesepakatan ini Anjas Taher justru menyalahkan PT Antam. Menurutnya, kelalaian itu menjadi kesalahan PT Antam. Upah buruh dan dana comdev maupun CSR harus dipertanggungjawabkan oleh Antam.

“Padahal masalah yang ada di sana (pabrik feronikel Antam) tinggal power plan yang kurang lebih tersisa tiga persen. Janji Antam mengoperasikan smelter itu sudah lama, sejak 2011 sampai sekarang. Ini yang masyarakat bertanya-tanya ada apa sebenarnya. Antam selalu ingkar janji,” ujarnya.

“Tinggal power plan, masa Antam tidak bisa. Tiga persen inikan mungkin tidak sampai Rp100 M. Dari pada Antam korbankan investasi uang negara, lebih baik selesaikan pabrik feronikel. Kami juga sudah sampaikan ke Antam pusat, bahwa ada proyek mangkrak kenapa tidak harus diselesaikan,” sambung Anjas, yang juga tim negosiator Pemerintah Halmahera Timur itu.

Manajer External Releation dan Security PT. Antam, Tri Wiyono, enggan berkomentar banyak ketika dikonfirmasi MBG melalui sambungan telepon seluler. Tri berdalih karena tidak punya wewenang membicarakan persoalan Antam.

“Kalau konfirmasi satu hal di perusahaan (PT. Antam), saya tidak punya wewenang. Kalau kata-kata (pernyataan) saya dijadikan dasar pemberitaan itu tidak boleh, karena di sini (Antam) punya jenjang wewenang yang paling tertinggi yang bisa memberikan keterangan. Langsung ke Pak Koko (Presiden Corporate Social Responsibility  PT. Antam) saja, karena dia wakil di sini,” kata Tri.

President  VP. HC dan CSR PT. Antam Tbk. UBPN Provinsi Maluku Utara, A. Toko Susetio tidak merespon konfirmasi MBG berupa pertanyaan yang dikirim melalui aplikasi tukar pesan WhatsApp. Upaya konfimasi kedua dilakukan namun belum bersambut. Sampai berita ini dipublis, pihak perusahaan BUMN itu belum memberikan menjawab atau memberikan keterangan resmi. (mal/red)

Share:
Komentar

Berita Terkini