Bansos Pemprov Malut Jadi Temuan BPK

Editor: BrindoNews.com author photo


Foto ilustrasi bansos.

SOFIFI,BRN - Pemerintah Provinsi Maluku Utara menggarkan dana bantuan sosial tahun 2020 senilai Rp6.470.000.000 dan direalisasikan sebesar Rp2.560.000.000. Bantun ini diserahkan kepada 78 penerima.

Berdasarkan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Maluku Utara atas laporan hasil pemeriksaan keuangan pemerintah daerah nomor: 02.A/LHP/XIX.TER/05/2021 tanggal 19 Mei 2021, ditemukan dari 70 penerima hanya 10 yang menyampaikan laporan pertanggungjawaban senilai Rp280 juta. Itu artinya, masih tersisa 68 penerima belum menyerahkan laporan penggunaan dana bansos yang totalnya mencapai Rp2.280.000.000.

LHP BPK itu menyebutkan, hal tersebut bertentangan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 32 Tahun 2011 sebagaimana terakhir diubah dengan Permendagri Nomor 99 Tahun 2019 tentang Perubahan Kelima Permendagri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari APBD.

Pasal 34 ayat (1) Permendagri itu menyatakan, penerima bansos berupa uang menyampaikan laporan penggunaan bansos kepada kepala daerah melalui Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) dengan tembusan ke Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

Atas temuan tersebut, BPK merekomendasikan Gubernur Malut KH Abdul Gani Kasuba untuk memerintahkan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) menghimpun laporan penggunaan bansos dari masing-masing penerima. Dan, memberikan sanksi kepada penerima yang terlambat atau tidak menyampaikan laporan pertanggungjawaban.

Kepala BPKAD Malut Ahmad Purbaya saat dikonfirmasi via telepon, belum merespon. Pesan singkat yang dikirim melalui whatsapp juga belum direspon sampai berita ini dipublis. (tim/red)

Share:
Komentar

Berita Terkini