Akademisi Nilai Penetapan Tersangka Kasus GOR Belum Cukup Bukti

publisher: BrindoNews.com author photo

Hendra Kasim.

HALTIM, BRN
- Penetapan tersangka kasus tribun GOR Kota Maba masih menuai polemik. Kejaksaan Negeri Halmahera Timur dinilai tidak punya dasar hukum yang cukup, salah satunya belum adanya kerugian negara. 

Pendapat ini diutarakan Akademisi Hukum Universitas Muhammadiyah Maluku Utara, Hendra Kasim. Hendra menjelaskan, berdasarkan Putusan MK No 25/PUU-XIV/2016 tentang kerugian keuangan negara yang dimaksud dalam Pasal 2 dan 3 UU Tipikor, harus bersifat actual loss, bukan potensial loss.

Perihal kasus proyek tribun GOR Kota Maba, penetapan tersangka boleh dilakukan apabila sudah ada hasil audit kerugian negara.

“Pertanyaan hukumnya adalah lembaga mana yang berwenang menyatakan adanya kerugian keuangan negara dalam proses audit?. Pasal-pasal 23E ayat (1) UUD sebagaimana diperkuat Putusan MK Nomor 31/PUU-X/2012 junto Putusan MK Nomor 26/PUU-XIX/2021 junto Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016, lembaga yang berwenang melakukan audit keuangan negara adalah BPK,” jelas Hendra.

“Apakah sudah ada audit keuangan negara yang menyatakan adanya kerugian keuangan negara, sehingga Kejaksaan Negeri Halmahera Timur memiliki dasar menetapkan tersangka? Apakah audit tersebut dilakukan oleh BPK atau bukan. Jika belum ada audit ataupun proses audit dilakukan bukan oleh BPK, maka kami berpendapat Kejaksaan Negeri Halmahera Timur tidak memiliki dasar yang cukup untuk melakukan penetapan tersangka,” sambungnya.

Akademisi yang akrab disapa Abang Hendra ini menambahkan, ambruknya atap tribun karena adanya keadaan luar biasa alias terjadi bencana alam (face mayor). Kejadian ini dibuktikan dengan kajian BMKG.

“Ini diluar dari kuasa manusia, sebab itu kondisi tersebut harusnya tidak serta merta dapat dibawah ke jalur pidana,” ujarnya. (mal/red)

Share:
Komentar

Berita Terkini