Terlibat Politik Praktis, Nasib Nuryadin Rachman dan Staf Ahli SDM di Ujung Tanduk

publisher: BrindoNews.com author photo

 

Kepala BPKPSDM Kota Ternate : Samin Marsaoly

TERNATE,BRN – Diduga terlibat politik praktis, nasib dua Pejabat Pimpinan Tinggi (PPT) Pratama yakni Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim) Nuryadin Rachman dan staf ahli Wali Kota Bidang Kemasyrakatan dan SDM, Hadijah Tukuboya diujung tanduk.

Ini berdasarkan tindaklanjut rekomendasi Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) Nomor :B-3211/KASN/9/2021.Poin 13 terhadap keduanya yang diduga terlibat dalam pelanggaran netralitas ASN, pada pemilihan Walikota dan Wakil Walikota 2020 lalu.

Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Ternate, Samin Marsaoly, kepada wartawan mengatakan, sesuai rekomendasi, KSN telah menjawab salah satu butir adalah untuk memproses dugaan keterlibatan dua orang pejabat eselon II, pada saat Pemerintah kota melakukan uji kompetensi terhadap beberapa pejabat tinggi beberapa  bulan lalu.

"Sesuai rekomendasi KSN, Pemkot telah melakukan uji kompetensi terhadap beberapa pejabat tinggi dan hasinya sudah dikirim ke KSN. Cepat atau lambat, kita bakal mengesekusi yang bersangkutan,”kata Samin, pada Senin 6 Desember 2021.

Samin bilang, saat ini pihaknya sudah melakukan konsultasi dengan KSN, dan dalam waktu dekat dirinya bakal melakukan pemeriksaan terhadap Nuryadin Rachman.

"Kalau sudah diperiksa tentu akan diberhentikan atau dinonaktifkan jabatanya. Ini sudah diatur dalam mekanisme pemberhentian. Jadi sebelum kita melakukan pemeriksaan, yang bersangkutan harus dinonaktifkan seperti yang dijelaskan dalam PP 94,”tegas Samin

Lanjut Samin, diakhir bulan Desember, akan dibuat Berita Acara Pemeriksaan (BAP) terhadap Kadis Perkim, karena waktu yang diberikan KSN hanya satu bulan. Bahkan Nuryadin Rachman juga tidak diberikan ruang untuk mengikuti lelang jabatan selama masih berada di posisi dugaan seperti yang diaamanatkan dalam PP nomor 11 tahun 2017 tentang manajemen ASN.

"Salah satu syarat mengikuti lelang jabatan itu, tidak pernah di jatuhi hukuman disiplin pegawai. Jadi bersangkutan tidak bisa mengikuti lelang.Tetapi jika dalam pemeriksaan nanti bersangkutan tidak terbukti melakukan pelanggaran maka akan kembalikan pada jabatannya. Namun sebaliknya jika terbukti melakukan hal tersebut ya tetap di proses sampai pada penjatuhan hukuman disiplin."pungkas Samin. (Jr/red)

Share:
Komentar

Berita Terkini