Soal Sekwan, Wali Kota Tauhid Tetap Pertahankan Pilihan

Editor: BrindoNews.com author photo

Saling Perang Argumentasi 

Infografis | brindonews.com.

TERNATE, BRN
– Seleksi terbuka jabatan Sekretaris DPRD Kota Ternate bakal berbuntut panjang. Polemik siapa yang nantinya menjabat sebagai sekwan itu boleh dibilang bermuara pada kisruh panjang. 

Penyebabnya selain beda selera, kini Wali Kota M. Tauhid Soleman dan unsur pimpnan DPRD pun saling perang argumentasi menguatkan pilihan. Bahkan Komisi I DPRD pun angkat bicara.

M. Tauhid Soleman menganggap empat nama yang lolos seleksi terbuka sudah sesuai prosedur. Politisi NasDem ini bahkan apatis sekalipun pilihannya itu tidak disetujui DPRD.

“Kami tetap ikuti prosedur,” kata M. Tauhid, saat disembangi usai paripurna di Gedung DPRD Kota Ternate, Rabu pagi, 29 Desember.

Wakil Ketua DPRD Kota Ternate, Heny Sutan Muda menyatakan, DPRD bisa saja berpijak pada Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2017 tentang pengangkatan dan pemberhentian sekwan. Langkah ini bisa dilakukan apabila pemerintah berserikas menganulir usulan DPRD.

“Jika pak wali (Wali Kota Ternate) menyatakan itu berdasarkan prosedur, maka kami juga ikut aturan. Pengangkatan dan pemberhentian sekwan itu atas persetujuan DPRD, dan DPRD sudah meminta pendapat, pertimbangan dari anggota lewat fraksi. Prinsipnya DPRD tetap bersandar pada undang-undang yang ada (secara hirarki undang-undang lebih tinggi dari peraturan lainnya), kalau mereka mengacunya di peraturan pemerintah nomor 11,” terang Heny.

“Sekarang wali kota berpendapat sesuai dengan prosedur, sementara BKPSDM Kota Ternate mengatakan bahwa wali kota tidak bisa mengintervensi. Itu artinya tidak ada inkonstitensi antara pak wali dan BKPSDM,” tambah Heny, sembari menyatakan, keputusan 30 anggota DPRD bersifat final dan bersepakat menolak. 

Pertimbangan Fraksi 

Zainul Rahman menambahkan, penentuan sekwan terpilih harus ada persetujuan pimpinan DPRD. Tahap berikutnya masing-masing fraksi menyampaikan pertimbangan.

“Seleksi terbuka sekwan secara normatif dia harus memenuhi persayaratan kompetensi teknis, manajerial dan kompetensi sosial budaya. Tiga prinsip ini harus diterapkan dalam seleksi sekwan, agar supaya jangan ada kepentingan politik di dalamnya,” ucapnya.

Wakil Ketua Komisi I DPRD Kota Ternate ini mengatakan, nama-nama calon sekwan harus mendapat persetujuan atau rekomendasi KASN, termasuk pimpinan DPRD. Selanjutnya fraksi DPRD memberikan pertimbangan. 

“Namun sejauh ini komisi I pun belum tahu persis bagaimana perkembangan. Rekomendasi sekwan bukan dari partai politik, melainkan dinilai dari karir,” ucapnya. (ham/alves/red)

Share:
Komentar

Berita Terkini