Sebut Illegal Fishing di Halmahera Timur jadi Kewenangan Pemprov

Redaksi author photo

Mahuba Tuheteru.

HALTIM, BRN
- Maraknya illegal fishing di perairan Patlean, Kecamatan Maba Utara, Halmahera Timur, diakui Kepala Bidang Perikanan Tangkap Dinas Kelautan dan Perikanan Halmahera Timur, Mahuba Tuheteru. 

Kendati begitu, Mahuba mengklaim armada pencurian ikan itu tidak semuanya berbendera Sulawesi Utara.

Mahuba menyebutkan, pihaknya kerap mendapat laporan masyarakat tentang aktivitas pencurian ikan di perairan Patlean. Muhaba menyatakan, pencurian ikan secara illegal itu tidak bisa dicegah lantaran bukan kewenangan Pemerintah Kabupaten Halmahera Timur.

“Itu benar (pernyataan Kepala DKP Maluku Utara, Abdulah Assagaf yang menyebutkan Halmahera Timur rawan illegal fishing). Tapi kami tidak bisa mencegah, karena itu bukan kewenangan kami,” sebut Mahuba, ketika dihubungi brindonews.com melalui sambungan telepon, Rabu, 29 Desember.

Mahuba menerangkan, perihal ijin penangkapan ikan di laut Maluku Utara bukan lagi kewenangan pemerintah kabupaten kota. Regulasi tersebut dilimpahkan menjadi kewenangan pemerintah provinsi sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

“Kalau kapal penangkap ikan dari luar (Sulawesi Utara) yang masuk di Halmahera Timur sudah memiliki izin penangkapan ikan atau belum saya tidak tahu. Itu tugasnya teman-teman provinsi (menerbitkan izin operasi penangkapan ikan),” ucapnya.

Mahuba mengemukakan, aktivitas penangkapan ikan tanpa surat izin itu tidak hanya dilakukan nelayan atau armada dari luar daerah, nelayan-nelayan lokal masing-masing kabupaten kota juga kerap disebut illegal fishing kalau aktivitasnya tanpa ijin.

“Kalau tidak punya surat Izin Penangkapan Ikan (SIUP) dan Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI), maka itu disebut penangkapan ikan secara illegal. Itu sebuah fakta, dan untuk melakukan proses pengelolaan potensi sumber daya perikanan diperlukan upaya pengelolaan yang terukur dan berkelanjutan. Olehnya itu, kami meminta kepada DKP Provinsi Maluku Utara agar dapat melakukan kegiatan pengawasan secara continew terhadap aktifitas penangkapan ikan di wilayah perairan Halmahera Timur,” pinta Mahuba. (mal/red)

Share:
Komentar

Berita Terkini