Polemik ASN III, Pemprov Malut Siap Ganti Rugi

Redaksi author photo
Proyek Pekerjaan Perumahan ASN III.

TERNATE, BRN - Pemerintah Provinsi Maluku Utara akhirnya bersedia ganti rugi secara meteril anggaran pembangunan perumahan ASN III yang sudah dikerjakan PT Jati Luhur Gemilang, hal tersebut bedasarkan hasil putusan akta damai antara Dinas Perumahan Kawasan dan Pemukiman (Disperkim) Malut dan pihak perusahan di hadapan pengadilan.

Kepala Biro Hukum Setda Malut Faisal Rumbia kepada wartawan via handphone Rabu (1/12/2021) mengatakan, putusan akta damai antara Disperkim dan pihak perusahan sudah dilakukan dan itu akan ditidaklanjuti oleh Badan Keuangan, meski begitu rincian anggaran pekerjaan dari pihak perusahan, harus di hitung oleh dinas perkim.

Menurutnya, terkait dengan bayar membayar itu ada di badan Keuangan, sementara tugas biro hukum hanya mengamankan agar semua prosedur yang laksanakan itu sesuai petunjuk.

“ Kalau soal pembayaran itu ranahnya badan keuangan, akan tetapi harus sesuai dengan permintaan dari disperkim”

Lanjut dia, awalnya perusahan mengajukan gugatan ke pengadilan, kemudian pihak pemprov dalam hal ini dinas Perkim meminta untuk masalah ini diselesaikan secara damai berdasarkan akta damai antara dinas dan pihak perusahan.

Setelah akta damai diselesaikan, tugas dinas perkim untuk menghitung angka-angka material yang sudah dikeluarkan pihak perusahan saat mengerjakan proyek pekerjaan perumahan ASN III.  

Terpisah pemilik Perusahan PT. Jati Luhur Gemilang Vicko Wijaya saat ditemui Sabtu 27 November lalu mengatakan, meski sudah ada akta damai, akan tetapi sejauh ini belum ada koordinasi dari pihak Pemprov Malut. Bahkan dirinya mengatakan, urusan pembayaran itu ranahnya pemprov. Apabila pemprov salah bayar maka akan dipanggil polisi, karena ini masalah hukum.

Lanjut dia, kalau pemerintah ingin menyelesaikan pembayaran ya harus di lakukan segera, sebab pihak perusahan tidak mau tau, pemerintah punya uang atau tidak harus diselsaikan sesuai kesepakatan akta damai.

"Kalau mereka (pemprov salah bayar akan di panggil pihak kepolisian dan juga, pemerintah pasti ada anggaran untuk menyelesaikan,  masa pemerintah tidak punya dana”, ujarnya.

Sementara itu kepala dinas Perkim Malut Yunus Badar saat dikonfirmasi media ini via WhatsApp Rabu (1/12/2021) tidak aktif. (jy/red)

Share:
Komentar

Berita Terkini