Pemprov Maluku Utara Dapat “Rapor Merah” Pelayanan Publik

publisher: BrindoNews.com author photo
Kantor Gubernur Provinsi Maluku Utara.

TERNATE, BRN – Ombudsman RI Perwakilan Maluku Utara, memberikan “rapor merah” kepada Pemerintah Provinsi Maluku Utara atas penilaian kepatuhan standar pelayanan publik. Rekor buruk ini juga diberikan kepada Pemerintah Halmahera Barat dan Pulau Taliabu. 

Kepala Ombudsman RI Perwakilan Maluku Utara, Sofyan Ali mengatakan penilaian itu dilakukan terhadap 10 pemerintah kabupaten kota di Maluku Utara.

Pemerintah Provinsi Maluku Utara, Halmahera Barat dan Pulau Taliabu menjadi Tiga dari Sepuluh satuan unit penyelenggara pelayanan publik yang berada di zona merah. Sedangkan sisanya di zona kuning.

Sofyan mengemukakan, rendahnya kepatuhan atau pemenuhan standar pelayanan yang berimbas pada rendahnya kualitas pelayanan publik itu dipengarugi beberapa faktor penyebab. Salah satunya belumnya penyusunan, menetapkan dan penerapan standar untuk setiap jenis pelayanan sebagai tolak ukur.

“Standar pelayanan ini menurut saya sangat penting,” kata Sofyan, dalam acara Ekspos Kinerja Pengawasan Pelayanan Publik Tahun 2021, Kantor Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Maluku Utara, di Kelurahan Santiong, Kota Ternate Tengah, Jumat sore, 31 Desember.

Kepala Keasistenan Pencegahan Maladministrasi Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Maluku Utara, Alfajrin A. Titaheluw menambahkan, data nilai yang dikonversi menjadi angka sesuai bobot yang ditetapkan. Kemudian direkapitulasi untuk mendapatkan nilai rata-rata per instansi atau institusi.

Hasil nilai rata-rata diklasifikasi ke dalam Tiga interval berbeda, zona hijau kategori tinggi, zona kuning berkategori sedang, dan zona merah berkategori rendah.

“Ada 10 varibel penilaian kepatuhan, didalamnya terdapat 20 indikator. Survey kepatuhan tahun ini ada tambahan satu indikator yaitu pelayanan elektronik,” ucapnya.  

 

(red)  

Share:
Komentar

Berita Terkini