Kepala Bidang di Dinkes Halmahera Selatan Diduga “Intervensi” BOK Puskesmas

Editor: BrindoNews.com author photo

Ilustrasi.

HALSEL, BRN
– Kabar Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Halmahera Selatan, Hi. Ali Fauji yang diduga mengintervensi kewengan para kepala puskesmas mencuat. Beberapanya mengaku mereka dintervensi dan diatur oleh Ali Fauji. 

Salah satunya DR. Kepala puskesamas di salah satu kecamatan di Halmahera Selatan ini mengatakan, campur tangan Ali Fauji itu termasuk mengatur Bantuan Operasional Kesehatan atau BOK.

“Ini (intervensi) dilakukan di semua puskesmas se Kabupaten Halmahera Selatan. Padahal, BOK itu kewenangan puskesmas,” kata DR ketika ditemui di Labuha, Ibu Kota Halmahera Selatan, Sabtu, 18 Desember.

DR menyatakan, intervensi oleh Ali Fauji sangat meresahkan. Termasuk mengganggu perencanaan maupun pelaksanaan program kegiatan.

“Salah satunya berpengaruh pada tenaga ahli pemegang program di setiap puskesmas. Yang tahu kondisi puskesmas itu kepala, dan secara aturan kita yang bertanggung jawab. Oleh itu, tolong jangan intervensi, apalagi atur-atur,” ucapnya.

Perihal serupa dikatakan kepala puskesmas lainnya, AM dan RK. Keduanya mengatakan, apa yang dilakukan Ali Fauji tidak mengedepankan aspek transpransi.

“Tidak memahami kondisi puskesmas. Kemampuan, ketelitian dan ketekunan para staf lebih dipahami kepala puskesmas. Siapa dan jabatan apa yang pantas ditanggungjawabkan para staf itu kepala puskesmas lebih paham,” sebut AM dan RK.

Ali Fauji dikonfirmasi membantah dugaan tersebut. Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Halmahera Selatan itu menyatakan dirinya tidak pernah mengatur BOK.

“Sebagai kepala bidang, saya sudah jalankan tugas dan fungsi sebagaimana mestinya (memastikan semua pelayanan berjalan baik). Tanggung jawab saya yaitu lakukan bimbingan, pemantauan, dan evaluasi terhadap kinerja, termasuk pelayanan terhadap masyarakat maupun manejemen karena dinas sebagai fungsi kontrol,” jelas Ali Fauzi melalui pesan WhatsApp, Sabtu tadi.

Ia menjelaskan, penggunaan BOK diatur dalam petunjuk teknis (juknis) sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 12 Tahun 2021 tetang Teknis Penggunaaan Dana Alokasi Khusus. Salah satu yang diatur adalah BOK bukan dikelola oleh kepala puskesmas yang diluar juknis. 

“Karena itu saat supervisi kemarin kita sampaikan ke mereka. Menyangkut pernyataan beberapa kepala puskesmas yang mengatakan saya atur staf di puskesmas itu tidak benar. Kondisi sebenarnya itu kita meminta agar pihak puskesmas tidak mengganti tim vaksinasi yang sudah di SK-kan kepala dinas sebelumnya dalam pelayanan vaksinasi (apabila diganti maka dapat memengaruhi proses vaksinasi dan capaiannya). Pesan ini yang kita sampaikan, bukan intervensi,” terangnya. (nawir/red)

Share:
Komentar

Berita Terkini