Inspektorat Malut Sebut Dugaan Jual Beli Jabatan Kepsek Hoaks

Redaksi author photo

Nirwan M. T. Ali (tenga) menyampaikan hasil investigasi dugaan jual beli jabatan kepala sekolah di lingkup Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Provinsi Maluku Utara. Hasil ini disampaikan dalam jumpa pers di Safirna Golden Hotel, di Jalan Stadion, Kelurahan Stadion, Kota Ternate Tengah.

SOFIFI, BRN
- Tuduhan jual beli jabatan kepala sekolah dijajaran Dinas Pendidikan dan Kebuadayaan Provinsi Maluku Utara akhirnya terbantahkan. 

Itu artinya, dugaan kasus yang sering kali dikritisi oleh Ketua DPRD Kuntu Daud melalui media cetak maupun online tersebut tidak benar adanya. Investigasi Inspektorat Maluku Utara tidak menemukan indikasi yang kuat.

Lembaga pengawasan yang dipimpin Nirwan M. T. Ali itu mengaku tidak menemukan indikasi masalah jual beli jabatan kepala sekolah (kepsek) baik SMA ataupun SMK. Investigasi dilakukan sesuai deadline waktu, yaitu selama 21 hari.

“Kami tidak temukan bukti di lapangan terkait jual beli jabatan kepsek,” sebut Nirwan kepada wartawan, Kamis, 9 Desember.

Nirwan mengemukakan, dugaan kasus jual beli jabatan kepsek yang diributkan itu rupanya informasi tidak benar alias hoaks.

“Sebab di lapangan tidak ditemukan bukti kuat. Semua informasi dugaan jual beli jabatan kepsek itu hoaks. Sangat kami sayangkan Kepala Cabang Dikbud Halmahera Selatan yang menyebarkan informasi bohong ini, sebab apa yang dituduhkan itu inspektorat sudah menyambangi beberapa sekolah dan hasilnya nihil (tidak ada indikasi),” ujar Nirwan.

Nirwan mengatakan, mantan Kepala SMA Negeri 5 dan Kepala SMA Negeri 17 Halmahera Selatan ikut ditemui. Kedua dimintai keterangan berdasarkan informasi Kepala Cabang Dikbud Halmahera Selatan yang menyebutkan bahwa ada praktik tukar guling di dua sekolah tersebut.

“Namun saat tim melakukan pemeriksaan, kedua kepala sekolah ini menyatakan kalau yang disampaikan oleh Kepala Dinas Pendidikan Halmahera Selatan itu tidak benar. Dari hasil investigasi ini,  Inspektorat Maluku Utara  kemudian merekomendasikan kepada pembina melalui Dinas Pendidikan dan Kebuadayaan (Dikbud) Provinsi Maluku Utara untuk memberikan sanksi kepala Dikbud Halmahera Selatan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku,” ucapnya. 

Periksa Delapan Kepsek 

Nirwan menambahkan, secara kseluruhan ada delapan kepsek yang diperiksa, termasuk Kepala Dinas Pendidikan kota Ternate. Terdiri dari Enam kepala sekolah di Kabupaten Halmahera Barat berserta kepala dinas pendidikan, dan Empat kepala sekolah serta Kepala Dinas Pendidikan Halmahea Selatan.

“Seluruh kepala SMA yang kami periksa, mereka bilang kalau kasus jual beli jabatan semua didengar (diketahui) dari media (setelah adanya pemberitaan). Hanya keterangan Kepala Dinas Pendidikan Halmahera Selatan keterangannya beda,” katanya.

Untuk wilayah Kabupaten Halmahera Barat, tim memeriksa enam kepala sekolah dan kepala dinas pendidikan. Selain itu untuk pemeriksaan di Halsel dimana tim telah melakukan pemeriksaan 4 kepala sekolah SMA dan Kepala Dinas Pendidikan.

“Kami simpulkan bahwa kasus dugaan jual beli jabatan kepsek di lingkup Dikbud Maluku Utara tidak benar, karena tidak ditemukan adanya indikasi. Yang didapati adalah  uang partisipasi atau inisiatif mengumpulkan dana sukarela dari beberapa kepala sekolah dalam rangka kegiatan serah terima jabatan di Kabupaten Halmahera Barat,” terangnya. (red)

Share:
Komentar

Berita Terkini