Dualisme Proyek ASN III, Deprov Malut Tegaskan Harus Ada Oknum Dinas Yang Diberi Sanksi

Editor: BrindoNews.com author photo
Proyek Perumahan ASN III.

TERNATE, BRN – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Maluku Utara menilai bahwa, proyek pekerjaan perumahan ASN III itu dari awal sudah salah, dan itu harus ada sanksi bagi oknum – oknum baik itu Kepala Dinas, PPK, dan PPTK.

Awalnya proyek tersebut sudah masuk pelanggaran, sebab tidak ada dalam DPA akan tetapi berani dikerjakan atas arahan dinas. Bahkan hal ini juga DPRD mempersilahkan pihak perusahan untuk menggugat ke pengadilan. Sebab pemerintah tidak serta-merta membayar sebelum ada putusan pengadilan.

Ketua Komisi III DPRD Zulkifli Umar kepada wartawan via WahtsApp Rabu (1/12/2021) mengatakan, menyangkut dengan gugatan pihak perusahan ke pengadilan dan diselesaikan melalui jalur akta damai dihadapan pengadilan, dirinya mempersilahkan kepada awak media untuk menanyakan ke Komisi I, sehingga dilihat dari sisi hukumnya seperti apa.   

Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini mengatakan, masalah dualism proyek tersebut harusnya ada yang diberi sanksi, sehingga kedapan tidak lagi terjadi seperti ini. Dirinya mengaku sebelumnya sudah disampaikan ke Sekertaris Daerah Samsuddin A Kadir untuk menganalisa sehingga dapat memberikan sanksi kepada oknum-oknum yang ada di dinas.

Lanjut dia, kesalahan pemerintah provinsi, kenapa menjalankan kegiatan tanpa DPA dan ini cacatan buruk. Apalagi saat ini informasinya sudah diselesaikan secara damai dan hasilnya pemprov dalam hal ini dinas perkim siap membayar kerugian materil yang sudah dikeluarkan pihak perusahan.

“Ini murni kesalahan pemerintah, sebab tidak ada dalam dokumen DPA tetapi berani memerintahkan pihak perusahan untuk mengerjakan proyek perumahan ASN III”.  

Dirinya menambhakan, pemerintah jangan menganggap reme soal dualism proyek tersebut, sebab menurunya, hal tersebut tidak sederhana. Olehnya itu sekali lagi meminta kepada pemprov untuk memberikan sanksi tegas kepada oknum-oknum tersebut, sehingga kedepan tidak lagi terulang.

“Saya tekankan, oknum-oknum yang terlibat dalam dualism proyek perumahan ASN itu wajib di berikan sanksi tegas,” ujarnya. (wil/red)

 

Share:
Komentar

Berita Terkini