Rafiq Kailul Resmi Jadi Ketua Wilayah Barikade 98 Maluku Utara

Editor: BrindoNews.com author photo

Erick Thohir saat toto bersama dengan seluruh ketua DPW Barikade 98 se-Indoesia usai pengukuhan.

Rafiq Kailul resmi menjabat sebagai Ketua DPW Barikade 98 Maluku Utara. Jabatan ini diperoleh usai Menteri BUMN Erick Thohir mengukuhkan pengurus DPW Barikade 98 Maluku Utara di Hotel Bidakara Jakarta, Sabtu 13 November kemarin. 

Pengukuhan serempak kepengurusan seluruh Indonesia itu, Samar Ishak dikukuhkan sebagai sekretaris, dan Rusdi Hamzah selaku bendahara bendahara DPW Barikade 98 Maluku Utara.

Melalui keterangan tertulis yang diterima brindonews.com, Rafiq mengatakan prosesi pengambilan sumpah jabatan diawali pembacaan manifesto oleh Ketua Umum Barikeda 98, Benny Ramdhani.

Kemudian masing-masing kepengurusan dijajaran pengurus wilayah diberi arahan untuk mengawal kebijakan pemerintah pusat yang pro rakyat di kabupaten kota maupun provinsi.

“Instruksi langsung dari Bung Benny Ramdhani dan Bung Erick Tohir wajib ditindaklanjuti. Jadi kalau tidak ada kepentingan ataupun terdapat kebijakan di daerah khususnya wilayah Maluku Utara yang tidak pro ke rakyat, sudah tentu kami sikat. Sebab selama ini pendistribusian kebijakan itu masih kurang, terlebih di beberapa BUMN yang ada di Maluku Utara,” kata Opik, begitu Rafiq Kailul biasa disapa.

Opik menambahkan, agenda pengukuhan tersebut sekaligus dirangkaikan orasi kebangsaan “Merdeka Untuk Berdaulat” dari Erick Thohir.

Ketua Umum Barikade 98, Benny Rhamdani menyatakan organisasinya siap mengawal pemerintahan Joko Widodo hingga masa akhir jabatan. Sebab menurutnya, pemerintah saat ini dihadapkan dengan berbagai ancaman.

“Empat ancaman yang perlu diwaspadai, yaitu cendana, oligarki orde baru, pengusaha hitam, dan HTI berserta jaringannya,” kata Benny.

Benny menaruh harapan kepada pemerintahan Jokowi agar mampu menuntaskan agenda reformasi dan pembangunan di Indonesia. Dua agenda ini merupakan cita-cita para anggota Barikade 98 yang terdiri dari para aktivis angkatan 1998.

“Tak ada satu menteri di era manapun yang berani membongkar kebobrokan di dalam kementerian yang dipimpinnya, kecuali bung Erick Thohir. Energi Terbaik ini harus kita jaga dan kita kawal. Erick sudah berupaya maksimal melakukan penataan kelembagaan di BUMN, begitupun soal reformasi birokrasi yang juga sudah dipraktikkan Erick. Perusahaan-perusahaan yang dianggap bangkrut tidak memberikan kontribusi dan keuntungan pada negara yang selama ini disuapi oleh pihak-pihak tertentu agar ia tetap hidup, justru dibubarkan dan digabungkan. Nah kita menjaga Jokowi dan menjaga para pembantunya. Menteri yang memiliki komitmen kuat menuntaskan agenda-agenda reformasi salah satunya Menteri BUMN, Bapak Erick Thohir,” imbuhnya. (red)

Share:
Komentar

Berita Terkini