Proyek AMP PT. Tamael Grup Diduga Caplok Kawasan HPT

Editor: BrindoNews.com author photo

Tim dari UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Halmahera Selatan saat turun mengecek dugaan pencaplokan kawasan HPT. Salah satu anggota tim nampak memegang tiang dan berdiri tepat dibawah papan informasi pemberitahun kawasan HPT. 

HALSEL, BRN
- Pengerjaan Asphalt Mixing Plant atau AMP di Desa Wayamiga, Kecamatan Bacan, Halmahera Selatan, diduga mencaplok kawasan hutan produksi terbatas alias HPT. Bisnis pemecah batu ini diketahui milik PT. Tamael Grup. 

Dugaan pencaplokan kawasan HPT tersebut dibenarkan Kepala UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Halmahera Selatan, Fahrizal Rahmadi. Perambahan perseroan milik pengusaha Hi. Adbul Salam Tamaela itu hingga dua hektare dari luas keseluruhan KHDTK 286.8 hektare.

“Mereka caplok sudah jauh masuk dalam kawasan hutan produksi terbatas,” kata Fahrizal, Selasa, 9 November, dikutip dari potretmalut.com, satu media grup dengan brindonews.com dibawa naungan PT. Media Brindo Grup.

Bahkan, kata Fahrizal, papan informasi kawasan HPT pun dicabut oleh PT. Tamaela. Padahal area hutan ini telah ditetapkan oleh menteri kehutanan menjadi kawasan hutan pendidikan dengan tujuan khusus atau KHDTK.

“Setelah kami turun cek langsung di lapangan, papan informasinya sudah tidak terpasang (dicabut). Penetapan status KHDTK berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: 969/MENHUTMENHUT-II/2013 tanggal 27 Desember dengan luas 286.8 hektare,” sebutnya.

Fahrizal menyatakan, PT. Tamael jelas melanggar  Pasal 50 ayat (1), (2) dan (3) Undang-undang Nomor 14 Tahun 1999. Ayat (1) ditegaskan setiap orang dilarang mengerjakan atau menggunakan dan atau menduduki kawasan hutan secara tidak sah.

Kemudian ayat (2); Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf a, diancam dengan pidana paling lama sepuluh tahun dan denda paling banyak Rp5 miliar.

“Sementara ini kami telah pasang imbauan dilarang membangun di kawasan tersebut. Kalau PT. Tamael tidak menggubris, maka berakibat pidana,” sebut Fahrizal.

Direktur PT. Tamael Grup melalui juru bicaranya, Arsyad Sangaji membantah pencaplokan kawasan sebagaimana dituduhkan. Arsyad mengatakan, poyek yang tengah dikerjakan tersebut masih jauh dari batas HPT.

“Lokasi yang digusur dan mau dibangun AMP itu diatas tanah bersertifikat atas nama dua pemilik dengan nomor sertifikat berbeda. Dua pemilik ini adalah Harun Samsi dan Sudirman Harun,” katanya.

Arsyad mengemukakan, batas HPT yang diduga dicaplok itu buntut dari pemindahan patok HPT. Arsyad mengaku, pemindahkan tersebut salah satu staf KPH diakui Sahrin, salah satu keluarga pemilik lahan.

“Si Sahril ikut bersama tim survei saat turun menetapkan lokasi untuk dibuat sertifikat,” ucapnya. (red)

Share:
Komentar

Berita Terkini