Pemerintah Kota Ternate Tiadakan Alokasi DPPK

Editor: BrindoNews.com author photo

Kantor Wali Kota Ternate.

TERNATE, BRN - Pemerintah Kota Ternate memutuskan untuk tidak lagi mengalokasikan dana partisipasi pembangnan kelurahan  atau DPPK dalam APBD 2022. Peniadaan menyusul adanya kebijakan refocusing Pemerintah Indonesia.

Walikota Ternate Tauhid Soleman menjelaskan, seiring kebijakan peniadaan alokasi dana kelurahan atau DK dalam APBN 2021, berdampak pula pada DPPK. Kebutuhan DK kembali dimasukkan dalam dana alokasi umum di kota masing-masing.

“Tahun ini dan tahun depan akan tidak ada lagi DK ataupun DPPK. Sumber pendapatan Kota Ternate mengandalkan DAU, untuk itu maka angaran ini bisa dimanfaatkan tiap-tiap kelurahan. Kalau semua sudah normal, kita kembali alokasikan di 2023 mendatang,” kata Tauhid, Senin, 1 November.

Tauhid menyatakan, peniadaan DPPK ini berlaku di 78 kelurahan di Kota Ternate.

Lurah Bastiong Talangame, Masdiana F. Syagar mengatakan, peniadaan anggaran terhitung semenjak Juli 2020.

Masdiana mengaku, pengalihan atau refocusing sebagian anggaran untuk penanganan Covid-19 berdampak serius terhadap program yang sebelumnya telah dicanangkan.

“Sudah hampir setahun angaran Kelurahan sampai saat ini belum dicairkan. Akibatnya beberapa kegiatan fisik  dan program pemberdayaan tidak bisa jalan. Kita hanya bisa layani pelayanan admistrasi di kelurahan, sementara untuk program masih dipending (karena keterbatasan anggaran),” katanya. (ves/red)

Share:
Komentar

Berita Terkini