Pemerintah Jawab Pandangan Delapan Fraksi DPRD

Editor: BrindoNews.com author photo

Paripurna penyampaian jawaban terhadap pandangan Delapan fraksi DPRD Kota Ternate. Dalam rapat ini Wakil Ketua I, Heni Sutan Muda selaku pimpinan sidang.

TERNATE, BRN
- Pemerintah Kota Ternate memberikan jawaban terhadap pandangan umum Delapan Fraksi DPRD Kota Ternate atas Nota Keuangan dan RAPBD tahun 2022. 

Jawaban ini disampaikan Wakil Wali Kota Ternate, Jasri Usman dalam sidang paripurna ke 16 masa persidangan ke III tahun sidang 2021 di Gedung DPRD Ternate.

Setelah mencermati substansi pandangan umum fraksi Berkarya-Perindo, Jasri mengatakan terdapat sejumlah program dan kegiatan yang keberpihakannya untuk pemenuhan penyandang disabilitas. 

Program dan kegiatan yang dicanangkan itu merupakan upaya Pemerintah Kota Ternate memberikan jaminan dan penghormatan, termasuk pemajuan, perlindungan dan pemenuhan hak dan martabat penyandang disabilitas melalui perbaikan sejumlah fasilitas publik dalam rangka mendukung aktivitas kelompok difabel sebagai bagian dari implementasi program Ternate Andalan.

“Keberpihakan berupa penyediaan sejumlah sekolah dasar dan sekolah menengah pertama sebagai pilot project. Dan dukungan penguatan permodalan serta pelatihan dan pemberian fasilitas kendaraan bagi disabilitas berkebutuhan khusus,” kata Jasri, Jumat 12 November.

Selanjutnya ada pemerataan infrastruktur di Tiga kecamatan terluar sebagaimana pandangan Fraksi PDI Perjuangan, Nasdem, Golkar, Berkarya-Perindo, Demokrat dan PKB. Menurut Jasri, Tiga wilayah tersebut masuk dalam skala prioritas RPJMD.

“Melalui misi menciptakan kemandirian ekonomi masyarakat sebagai pusat pertumbuhan ekonomi regional, sudah termuat adanya pemerataan dan keberpihakan di Tiga kecamatan terluar itu. Dengan program prioritas RPJMD, yaitu mendorong kemudahan akses pasar bagi masyarakat di tiga Kecamatan terluar,” jelasnya.

Kemudian pandangan Fraksi DPRD Kota Ternate tentang besaran dukungan anggaran untuk program pemulihan ekonomi dengan percepatan penyediaan sarana dan prasarana layanan publik serta ekonomi yang termuat dalam RAPBD tahun 2022.

Jasri mengatakan, pemerintah menyiapkan skema program pemulihan ekonomi dan mampu menyerap anggaran sebesar Rp524.011.198.765.

“Kami merespon baik apa yang disampaikan Fraksi PKB. Harapan adanya perbaikan dan peningkatan pelayanan di bidang kesehatan dan pendidikan tentunya pemerintah tetap konsisten dan fokus untuk selesaikan dua masalah penting ini. Disamping itu juga dilakukan distribusi guru dan tenaga kesehatan guna pemerataan di Tiga kecamatan terluar,” ujarnya.

Lalu persoalan optimalisasi pendapatan daerah. Pada aspek ini, Jasi bilang bakal menjadi catatan penting pemerintah untuk terus berupaya meningkatkan pendapatan. Penerapan digitalisasi dalam mengontrol pemasukan tentunya menjadi kebutuhan mendesak dalam upaya mendongkrak PAD.

“Begitu juga dengan perbaikan database potensi pendapatan daerah. Mereview kebijakan dan objek PAD serta evaluasi secara menyeluruh baik terkait sistem, sumber daya dan kinerja aparatur OPD pengelola pendapatan. Metode ini diharapkan dapat meminimalisir lost pendapatan atau hilangnya sumber pendapatan daerah,” katanya. (ves/red)

Share:
Komentar

Berita Terkini