Maraknya Rumpon Ilegal, Komisi II DPRD Kepsul Konsultasi ke DKP Malut

Editor: BrindoNews.com author photo

Ilustrasi rumpon. (foto: detik.com)

SOFIFI, BRN
- Komisi II DPRD Kepulauan Sula, berkunjung ke Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Maluku Utara, Kamis 18 November. Ini dalam rangka konsultasi tentang zona rumpon.

Ketua Komisi II DPRD Kepulauan Sula, Sahrul menerangkan, pertemuan bersama Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Maluku Utara tersebut membahas aktivitas rumpon di perairan Sula yang mulai marak.

Sahrul mengatakan, keberadaan alat bantu penangkapan ikan tersebut dikeluhkan nelayan dan masyarakat di sana.

“Karena aktivitas rumpon di bawah 12 mil yang notabanenya kewenangan pemerintah provinsi, kami konsultasi ke DKP selaku OPD berwenang atas keberadaan rumpon-rumpon di perairan Sula ini,” katanya.

Hasil rapai ini, lanjut Sahrul, selanjutnya menjadi bahan komisinya dalam agenda rapat dengar pendapat berpa DKP Kepulauan Sula. Terutama membahas langkah-langkah preventif dan penanganan.

Sekertaris Dinas Kelautan dan Perikanan Maluku Utara, Ridwan Arsan menyatakan dinasnya tidak pernah mengeluarkan izin atau rekomendasi untuk aktivitas rumpon di perairan Kabupaten Sula.

Ridwan mengemukakan, keberadaan rumpon-rumpon tersebut boleh dibilang illegal. Penghentian menerbitkan izin rumpon terhitung semenjak 2019 lalu.

“Kami akan lakukan pengawasan secara terpadu. Karena sesuai Permen Nomor 18 Tahun 2021, wajib memiliki rumpon hasil adalah kapal. Sehingga itu kalau nelayan tidak ada kapal tidak diperbolehkan punya rumpon, apalagi aktivitasnya dalam zona 0 sampai 12 mil, yang tentunya menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Maluku Utara (diatas 12 mil kewenangan pemerintah pusat),” ujarnya. (red)
Share:
Komentar

Berita Terkini