KPK RI Gelar Rakor Monev MCP dengan Pemprov Malut

Editor: BrindoNews.com author photo

Rapat koordinator monev KPK di Aula Melati Ternate. Rapat ini berlangsung selama dua hari, Jumat dan Sabtu.

TERNATE, BRN
- Komisi Pemberantasan Korupsi bersama Pemerintah Provinsi Maluku Utara menggelar rapat koordinasi monitoring dan evaluasi capaian MCP di Aula Melati Ternate, Jumat 12 November kemarin. Agenda ini sebagai upaya pemberantasan korupsi terintegrasi di Wilayah Maluku Utara. 

Kepala BKD Maluku Utara, Idrus Assagaf mengatakan, monitoring dan evaluasi capaian MPC ini merupakan pencegahan dini pada tindak korupsi yang ada di daerah. Terdapat Empat indokator pada area intervensi Monitoring Center for Prevention atau MCP, yaitu regulasi, sistem informasi ASN, tata kelola ASN dan pengawasan.

Masing-masing indikator, sambung Idrus, ditentukan beberapa sub indikator yang diverifikasi oleh Tim Korsupgah KPK. Setiap sub indikator telah terverifikasi melalui aplikasi JAGA.ID Komisi pemberantasan Korupsi. Dari Empat area intervensi tersebut melibatkan beberapa OPD yang harus memenuhi dokumen yang menjadi syarat.

“Menyangkut manajemen ASN ini wajib beberapa dokumen yang harus dipenuhi oleh Empat SKPD terkait, yaitu BKD, Inspetorat, Biro Organisasi, dan Biro Hukum Provinsi Maluku Utara. BKD Maluku Utara dalam hal ini, telah memenuhi kurang lebih 21 dokumen terverifikasi yang telah dipaparkan oleh Tim KPK Korwil Maluku Utara pada Rakor Monitoring dan evaluasi capaian MCP tahun 202 di Aula Melati Ternate,” kata Idrus.

Sementara regulasi, lanjut Idrus, terdapat dua sub indikator yang presentasenya masih dibawah 100 persen. Yaitu peraturan kepala daerah tentang manajemen ASN dengan capaian hasil verifikasi KPK 50 persen, dan peraturan kepala daerah tentang manajemen ASN 75 persen.

Menurut Idrus, capaian 100 persen ini menunjukkan telah memiliki data dukung lengkap sesuai prosedur ketentuan yang berlaku. Beberapa sub indikator lainnya yang perlu digenjot yang nantinya difasilitasi oleh sekretaris daerah dan inspektur. Sebab kata Idrus, ini menyangkut dokumen lintas SKPD.

“Butuh beberapa regulasi lagi untuk penguatan manajemen ASN di Provinsi Maluku Utara. Untuk indikator sistim Informasi dipenuhi Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Maluku Utara dalam pelaporan MCP KPK, terverifikasi seluruhnya dengan capaian 100 persen. Hal ini berkaitan dengan sistem informasi kepegawaian yang terintegrasi dengan data pegawai, kinerja, dan pembinaan pegawai, integrasi absensi elektronik dan aplikasi penilaian kinerja,” katanya.

“Sedangkan tata kelola ASN untuk sub indikator promosi, rotasi dan mutasi, terverifikasi 100 persen. Dalam pelaporan MCP KPK, yang mencakup pelaksanaan pengisian JPT melalui mutasi antar JPT, pengembangan karir jabatan administrator dan jabatan pengawas. Kemudian dokumen pendukung hasil penilaian kinerja dan pemetaan talenta/kompetensi, berita acara tim penilai kinerja atau baperjakat, serta pelaksanaan pengisian JPT melalui seleksi terbuka, dan sistem informasi jabatan pimpinan tinggi,” Idrus menambahkan. (red)

Share:
Komentar

Berita Terkini