Hasrul Buamona Jadi Saksi Ahli Sidang Aslam-Jokowi

Editor: BrindoNews.com author photo

Dr Hasrul Buamona, S.H,M.H, menjadi saksi ahli untuk Muhammad Aslam dalam sidang di PTUN Jakarta. Dalam perkara ini Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebagai pihak Tergugat.

TERNATE, BRN - Pakar hukum kesehatan, Hasrul Buamona menjadi saksi ahli dalam persidangan di PTUN Jakarta, Rabu 24 November, pukul 09.00 WIB kemarin.

Hasrul mengatakan sidang dengan nomor perkara: 188/G/2021/PTUN.JKT tersebut, Muhammad Aslam sebagai Penggugat. Sedangkan Tergugatnya Presiden Joko Widodo.

Kasus ini bermula ketika Muhammad Aslam merasa dirugikan dari kebijakan PPKM yang dibuat oleh Presiden Joko Widodo melalui menteri dalam negeri sebagaimana termuat dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 31 tahun 2021.

“Perkara ini perbuatan melanggar hukum pemerintah dalam hal ini Presiden Joko Widodo terkait penerapan PPKM dalam penanggulangan Covid-19,” kata Hasrul dalam keterangan tertulisnya.

Ahli hukum Kesehatan Fakultas Hukum Universitas Mataram Yogyakarta ini menerangkan, terdapat beberapa hal penting dalam Pasal 49 ayat (1) Undang-undang Kekarantinaan Kesehatan yang selanjutnya menjadi norma dalam pasal dan ayat tersendiri. 

Pertama, mitigasi faktor; kedua, kedaruratan kesehatan masyarakat; ketiga, karantina rumah; keempat, karantina wilayah; kelima, karantina rumah sakit; keenam, pembatasan sosial berskala besar oleh pejabat karantina kesehatan.

“Dalam norma-norma hukum diatas sudah jelas mengatur terkait dengan ruang lingkup dan batasan-batasan, sehingga norma-norma diatas juga menjadi acuan bagi menteri kesehatan dan kepala daerah untuk membuat aturan teknis penanganan Covid-19. Sejatinya dalam UU Wabah dan UU kekarantinaan kesehatan sudah jelas bahwa yang memiliki kewenangan untuk penanganan Covid-19 adalah kementerian kesehatan, sehingga tidak dibenarkan secara hukum presiden melakukan penunjukan langsung kepada menteri marves atau lainnya. Hal ini dikarenakan Covid-19 memang darurat atau bencana non alam, tapi tidak terjadi kekosongan hukum dan tidak terdapat multitafsir norma hukum baik dalam UU Wabah dan UU Kekarantinaan Kesehatan,” jelas Hasrul dalam memberikan keterangan ahli melalui zoom meeting.

Hasrul mengemukakan, dengan dimuatnya undang-undang wabah dalam Konsiderans  Kepres 12 Tahun 2020 yang menetapkan Covid-19 sebagai bencana non alam, maka sebenarnya ini menjadi petunjuk hukum yang jelas bagi Presiden Joko Widodo. Bahwa kewenangan penanganan Covid-19 hanya bisa dijalankan oleh menteri kesehatan dan bukan yang lain.

Sehingga, menurut ahli, INMEDAGRI 31 Tahun 2021 (BELEIDSREGELS) adalah produk hukum yang melanggar dari undang-undang wabah. Alasan hukum ahli tindakan Tergugat melanggar Undang-undang wabah dan kekarantinaan kesehatan ialah, pertama, INMENDAGRI 31 Tahun 21 diterbitkan pada saat tidak terjadi adanya kekosongan hukum. Kedua, Tergugat telah melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan politik hukum kesehatan, dimana Tergugat Presiden Joko Widodo melalui menteri dalam negeri membuat istilah/terminologi PPKM Level 4 yang tidak pernah ada atapun tidak diatur dalam undang-undang wabah dan kekarantinaan kesehatan.

Menurut ahli, dalam undang-undang wabah dan undang-undang kekarantinaan kesehatan, sudah sangat jelas mengatur kewenangan dalam penanganan Covid-19 merupakan adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan. Artinya sekalipun Covid-19 merupakan keadaan kedaruratan kesehatan masyarakat, akan tetapi tidak terdapat kekosongan hukum,” ujarnya. (red)

Share:
Komentar

Berita Terkini