DPW Barikade 98 Soroti Peresmian Tambang Rakyat di Lahan NHM

Editor: BrindoNews.com author photo

Ilustrasi.

TERNATE, BRN
- DPW Barikade 98 Provinsi Maluku Utara menyoroti aktivitas tambang rakyat Donga Gosowong di Desa Tabobo, Kecamatan Malifut, Halmahera Utara. Menurut mereka, penambangan di atas wilayah IUP PT. NHM itu illegal. 

Ketua DPW Barikade 98 Maluku Utara, Rafiq Kailul mengatakan persemian tambang rakyat di lokasi eksplorasi PT. NHM itu tidak mestinya dilakukan.

“Harusnya pihak perusahaan buka lahan baru dengan izin baru tambang rakyat, sehingga aktivitas tambang ini tidak ilegal. Kenapa demikian, pertambangan rakyat merupakan kegiatan berizin dan dilengkapi dokumen resmi, bukan beroparsi di atas izin PT. NHM. Tambang rakyat memiliki izin tersendiri, itu sebabnya kami anggap ini illegal,” kata Rafiq dalam release yang diterima brindonews.com, Senin 15 November.

Rafiq menerangkan, ketentuan tambang rakyat tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara. Keputusan ini menegaskan izin pertambangan rakyat di wilayah pertambangan rakyat ditetapkan oleh pemerintah.

“Penetapan dilakukan setelah diusulkan oleh pemerintah provinsi. Pemerintah provinsi juga harus memastikan adanya potensi cadangan di wilayah tersebut. Dan paling penting adalah dokumen kajian lingkungan hidup strategis atau KLHS, dan dokumen pengelolaan pertambangan rakyat tidak bisa diabaikan. Dokumen-dokumen seperti seperti wilayah kajian, identifikasi perumusan issue pembangunan berkelanjutan dan identifikasi materi muatan, kebijakan rencana dan program, serta perumusan alternatif dan rekomendasi menjadi keharusan,” ucapnya. 

Pihak perusahaan belum memberikan penjelasan menyangkut hal ini. Humas PT. NHM, Ramdani dikonfirmasi melalui WhatsApp Senin kemarin tidak merespon. Hingga Selasa, 16 November, perseroan milik Haji Robert itu belum membalas kenfirmasi. (red)

Share:
Komentar

Berita Terkini