Diduga Minta Bantuan Ke Perusahaan, GCW Bakal Laporkan Karo Humas Pemprov ke APH

Editor: BrindoNews.com author photo
Ilustrasi proposal.

TERNATE, BRN – Gamalama Coruptions Whatc (GCW) Provinsi Maluku Utara meminta penegak hukum untuk menyelidiki bantuan perusahan tambang  ke Pemerintah Provinsi.

Koordintaor GCW Malut Muhidin kepada redaksi Brindonews.com via handphone Selasa (2/11/2021) mengatakan, bantuan dana perusahan tambang ke pemprov malut disnyalir untuk kepentingan Studio Bidadari Sofifi Chanel, dalam rangka menyambut pelaksaaan Seleksi Tilawatil Qur’an Tingkat Nasional tahun 2021.

Anehnya proposal dengan nomor 049/PF/BPKPAD-SETDA dengan lampiran permohonan dukungan Studio Bidadari Sofifi yang digagas oleh Biro Protokol Kerjasama dan Komunikasi Publik yang saat ini berganti nama Biro Administrasi Pimpinan Provinsi Maluku Utara. Dimana dalam dokumen proposal tersebut tidak dilampirkan rekening dinas melainkan rekening pribadi, Hal tersebut bisa dikatakan pungli atau penyalahgunaan kewenangan.   

 “ Kami sudah kantongi file proposal bantuan dana Pemerintah Daerah Provinsi Maluku Utara ke perusahan tambang yang ditandatangani kepala Biro KKP Provinsi Maluku Utara Rahwan Kasuamba”

Menurutnya, tidak ada alasan apapun pemerintah daerah memintah bantuan kepada pihak perusahan tambang. Bahkan GCW tidak mempersolakan apakah bantuan dana itu sudah cair atau belum tetapi yang sangat disayangkan kenapa pemprov malut berani meminta bantuan dukungan pembuatan Studio Bidadari Sofifi.

Perlu diketahui bahwa, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sudah berulang kali meningatkan kepada kepala kepala daerah dan penyelenggara negara lainnya untuk tidak minta sumbangan ke perusahan. Perbuatan itu masuk kategori gratifikasi.

Berdasarkan hasil investigasi GCW menemukan adanya bukti dokumen proposal yang ditandatangani oleh biro KKP Rahwan Kasuamba. Sehingga hal tersebut dapat dijadikan bukti awal untuk dilaporkan ke Aparat Penegak Hukum, tegas Muhidin.

Lanjut dia, gubenur harusnya lebih berhati-hati dalam pengambilan keputusan penatapan masing-masing kepala OPD sehingga mampuh menjaga marwah pemerintah dimasa kepimpinanya. Yang terpenting adalah, gubernur harus menindak opd-opd yang meminta bantuan kepada pihak perusahan. Dalam aturan manapun, pemerintah tidak bisa meminta sumbangan kepada pihak perusahan,apalagi rekening yang di lampirkan itu atas nama pribadi.

Sementara kepala Biro Administrasi Pimpinan Provinsi Maluku Utara Rahwan Kasuamba saat dikonfirmasi via WhatsApp Selasa (2/11/2021) mengatakan, sebagai sahabat dan mitra kerja, saya tidak ada niat kotor kepada wartawan,tetapi kalau ingin mencari-cari alasan untuk merusak persahabatan dan mitra silahkan. Meski begitu, dirnya tidak menanggapi pertanyaan yang disampaikan redaksi brindonews.com. (brn/red)

Share:
Komentar

Berita Terkini