Aktivitas Reklamasi di Mangga Dua Utara Ternate Tuai Protes

Editor: BrindoNews.com author photo

Warga Lingkungan Mangga Dua Parton, Kelurahan Mangga Dua, Ternate Selatan, saat menggelar aksi protes terhadap aktivitas reklamasi di lingkungan mereka. Bebera praga aksi ikut diperlihatkan, salah satunya bertuliskan Masyarakat Mangga 2 Menggugat Tolak Reklamasi.

TERNATE, BRN
- Warga Lingkungan Mangga Dua Parton, Kelurahan Mangga Dua, Kecamatan Ternate Selatan, memprotes aktivitas reklamasi di RT.04 RW.02, lingkungan setempat. Aksi protes ini menyusul banjir rob menggenangi rumah mereka beberapa waktu. 

Imbas air pasang ini terjadi di RT.03, 04, 05 dan RT.14. air juga menggenangi sebagian ruas jalan di Lingkungan Parton, Kelurahan Mangga Dua Utara. 

“Belakangan banjir rob sering terjadi semenjak aktivitas timbun yang dilakukan PT. Idodalam Raya Lestari. Kejadian semacam ini sebelumnya belum pernah (terjadi),” ucap koordinator aksi, Amirullah Minangkabau, Selasa 9 November.

Amirullah menyebutkan, rekalamasi 17,260 meter persegi dengan nomor izin: 640/26.b/2015 tersebut mengabaik syarat-syarat lingkungan lainnya. Salah satunya UKL-UPL dari Dnias Lingkungan Hidup Kota Ternate Nomor: 660.1/23-REK/BLH-TTE/VII/2014, dan SK Dinas Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Ternate, tentang izin lingkungan rencanan kegiatan pembangunan.

“Harusnya ini menjadi bahan rujukan sebelum kegiatan dimulai. Syarat atau ketentuan UKL-UPL wajib hukumnya ditaati, misalnya wajb melakukan pengelolaan lingkungan dan upaya pemantauan lingkungan sebelum reklamasi dilakukan, agar supaya tidak berdampak buruk seperti kejadian banjir rob,” kata Amirullah saat berorasi.

Amirullah menambahkan, kegiatan timbun air laut yang dilakukan itu beberapa spesies mangrove ikut ditebang. Penebangan dilakukan demi memperluas lahan.

Pengekploitasian tumbuhan air payau jelas bertentangan dengan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan lingkungan Hidup. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir Pulau Kecil, Undnag-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Serta  Peraturan pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan, dan Peraturan Presiden Nomor 73 Tahun 2021 tentang Srategis Nasional Pengelolaan Ekosistem Mangrove.

“Termasuk melangar Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 02 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah. Dalam peraturan ini ditegaskan bahwa Kawasan Hutan Mangrove di Kelurahan Mangga Dua ditetapkan sebagai hutan lindung (Daerah Simpadan Pantai) yang tidak bisa dialihfungsikan,” sebutnya.

Atas pelanggaran tersebut, lanjut Amirullah, mereka mendesak Wali Kota Ternate segera mencabut surat izin Nomor: 640/26.B/2015 tentang Izin Pelaksanaan Reklamasi, dan membatalkan Rekomendasi UKL-UPL Nomor: 660.1/23-REK/BLH-TTE/VII/2014. Termasuk menghentikan semua aktivitas penibunan dan penebangan hutan Mangrove. 

“Pihak pengembang (PT. Indoalam Raya Lestari) harus bertanggungjawab memulihkan terhadap pengrusakan hutan mangrove. Apabila tuntutan ini tidak dipenuhi, masyarakat Kelurahan Mangga Dua Utara, dalam sehari dua melakukan demonstrasi yang lebih besar lagi dan memboikot jalan raya Mangga Dua dan kegiatan reklamasi,” katanya. (jr/red)

Share:
Komentar

Berita Terkini