Wakil Ketua MPR RI Sebut Sofifi Layak jadi Ibu Kota Maluku Utara

Editor: BrindoNews.com author photo

Infografis.

TERNATE, BRN - Kota Sofifi dinilai layak menjadi Ibu Kota Provinsi Maluku Utara. Pemekaran dianggap solusi dalam mengejar ketertinggalan, terutama dalam rentang kendali pelayanan pemerintah.

Wakil Ketua MPR RI Jazilul Fawaid mengemukakan, pembentukan otonomi daerah suatu daerah sudah diamanatkan undang-undang. Pemekaran menjadikan Sofifi sebagai ibu kota atau daerah otonom tentu tetap memerhatikan syarat-syarat dan kajian.

“Pemekaran untuk sebuah daerah sudah diatur dalam undang-undang tentang otonomi, sisanya tinggal dipenuhi saja. Kota Sofifi setahu saya status sudah moratorium,” kata Jazilul usai kegiatan sosialsi empat pilar kebangsaan di Royal Ternate, Sabtu sore, 23 Oktober.

Jazilul mengatakan Sofifi sudah layaknya dimekarkan menjadi Ibu Kota Provinsi Maluku. Selain mewujudkan konektivitas antar kota dan kabupaten, juga menjadikan Sofifi sebagi pusat pemerintahan, sekaligus percepatan pembangunan infrastruktur.

“Nah kalau semisal moratorium ini diicabut, Sofifi sudah tentu mengurus diri sendiri, termasuk instansi, badan, maupun lembaga kementerian dan non kementerian dibawa Pemerintah Provinsi Maluku Utara semuanya sudah pindah ke sana (Sofifi), karena di sana pusat aktivitas mereka,” ujarnya.

Wakil Gubernur Maluku Utara, M. Al Yasin Ali menambahkan, pembahasan Sofifi sebagai ibo kota sudah dilakukan sejak lama. Hanya saja, belum terwujud karena masih mendapat penolakan dari Pemerintah Tidore Kepulauan.

“Kami (Pemerintah Maluku Utara) mendukung, karena ini sesuai dengan bunyi Pasal 9 ayat 1 Undang-undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Propinsi Maluku Utara. Dan itu sudah jelas tertulis Sofifi sebagai ibu kota. Saya juga sudah berbicara dengan Mendagri RI, M. Tito Karnavian waktu kunjungan STQ di Sofifi, dan Pak Tito bilang sejauh ini sudah 127 kabupaten kota dan delapan provinsi sudah dimekarkan. Maka menurut Pak Tito, pemekaran Sofifi sementara ditahan dulu karena masih adanya covid,” ucapnya.

“Kalau Wakil Wali Kota Tidore berkomentar jangan campur urusan gubernur dan wakil gubernur, padahal undang-undang ini yang harus kita luruskan (Tidore berbeda dengan Daerah Istimewah Yogyakarta). Tujuan pemekaran Sofifi ini untuk kepentingan masyarakat di Provinsi Maluku Utara, karena itu saya dan pak gubernur punya komitmen harus membangun semua fasilitas infastruktur yang ada di Sofifi,” tambah Yasin Ali.

Muhktar Adam mengatakan perintah Sofifi dijadikan ibu kota tertuang dalam Undang-undang Nomor 46 Tahun 1999. Penegasan pembentukan daerah otonom Sofifi dipertegas dalam Pasal 18 undang-undang ini.

“Sofifi sudah disebutkan dalam Undang-undang Nomor 46 Tahun 1999, dan saat itu Tidore masih di menjadi kecamatan. Artinya posisinya jauh lebih kuat dari Sofifi. Sekarang sudah 22 tahun pemekaran, dan kita masih berdebat soal Sofifi,” ucapnya.

Muhktar mempertanyakan alasan mengapa Pemerintah Tidore bersikeras tidak mau melepas Sofifi. Padahal, Sofifi bukan Central Business District atau CBD-nya Tidore.

“Apa yang melatarbelakangi pikiran mereka (Pemerintah Tidore) sehingga tidak mau legowo untuk tidak mengiginkan Ibu Kota Sofifi dimekarkan. Sofifi bukan pusat pemerintahan mereka. Apakah dengan dimekarkan Sofifi itu mengakibatkan Tidore miskin, justru tidak. Bahkan Maitara dan Mare dimekarkan pun tidak mengurangi DAU, sebab pendapatan itu sudah dijamin undang-undang. Lalu apa mereka yang ditakuti,” sebutnya. (ves/ham/red)

Share:
Komentar

Berita Terkini