MPW Pemuda Pancasila Malut Jadwalkan Diklat Utama Bulan Depan

Editor: BrindoNews.com author photo
Ketua Majelis Pimpinan Wilayah Pemuda Pancasila Provinsi Maluku Utara Santrani Abusama

 

TERNATE, BRN - Majelis Pimpinan Wilayah Pemuda Pancasila atau MPW PP Provinsi Maluku Utara menggelar rapat persiapan diklat kaderisasi. Rapat yang dipusatkan di Graha Pemuda Pancasila Maluku Utara itu dipimpin oleh Ketua Wilayah Santrani Abusama.

Santrani mengatakan, rapat persiapan kualifikasi utama dalam rangka menjaring kader terbaik ini sebagai tindaklanjut keputusan majelis pimpinan wilayah se-Indonesia.

“Mengingat Maluku Utara menjadi prioritas, maka kegiatan diklat utama yang dijadwalkan pada 10 November 2021 ini sekaligus dilakukan peletakan batu pertama pembangunan Graha Pemuda Pancasila Provinsi Maluku Utara di kelurahan Kalumata, Ternate Selatan oleh Gubernur Abdul Gani Kasuba,” kata Santrani, usai rapat persiapan, Rabu, 20 Oktober.

Berharap dengan kegiatan ini dapat memotivasi dan menjadikan semangat baru bagi kaum muda, terutama yang terhimpun dalam pemuda pancasila.

“Pemuda pancasila inikan berbasis organisasi masyarakat (ormas), yang tentu basisnya adalah masyarakat. Untuk itu, saya sebagai ketua wilayah melaksanakan pertemuan ini salah satunya membahas semua persiapan, termasuk hal-hal teknis yang menunjang kegiatan,” ucapnya.

Santarni menuturkan, MPW PP Maluku Utara memiliki peran penting dalam menjalankan tugas penjaringan kualifikasi utama kader pemuda pancasila di wilayah Provinsi Maluku Utara. Pendidikan dan latihan kaderisasi merupakan salah satu syarat utama yang harus dijalani masing-masing kader di cabang kabupaten/kota.

“Peserta yang dinyatakan lulus dan memenuhi standar akan mendapatkan Sertifikat Utama,” ujarnya.

Santrani mengemukakan, keinginannya membangun graha permanen itu sudah menjadi targetnya semenjak dinobatkan sebagai Ketua Wilayah Pemuda Pancasila Maluku Utara. Hanya saja niatnya terpaksa ditunda lantara ia lebih memilih mengutamakan sarana fisik organisasi kepemudaan yang lain.

“Waktu saya masih kepala dinas itu (Kepala Dinas PUPR Maluku Utara) ada beberapa bangunan atau sekretariat yang saya usulkan. Ada Sekretariat KNPI Maluku Utara, al khairat, nahdatula ulama, muhammadiyah, dan beberapa secretariat lainnya. Setelah saya cek cek di teman-teman yang mengurus pengusulan itu ternyata tidak ada (tidak dibangun). Padahal pengusulan sudah disetujui teman-teman di DPRD yang sahkan dalam bentuk peraturan daerah,” sebutnya. (red)

 

Share:
Komentar

Berita Terkini