Menanti “keTULUSan” kabinet Andalan

Editor: BrindoNews.com author photo

Al Akbar Muhammad Dal

Ditulis oleh Al Akbar Muhammad Dal. Penulis merupakan Ketua Partai Garuda Kota Ternate.

Ketika sebuah hajatan politik "democracy voting"  itu usai, maka semua orang yang telah mendistribusikan hak demokrasinya tentu berasumsi bahwa kemanangan itu adalah kemenangan mereka secara kolektif. Bahkan, ada yang mengklaim itu adalah kemenangan Tim Sukses, dan seterusnya; interpertasi kita seperti apa, tergantung setiap dari kita memandang realitas. 

Tentu semua upaya mendiskursuskan realitas adalah hak logis. Oleh Gramscy dan Lenin menyebut “Filsafat itu Politik”; bahwa semua upaya berpikir secara logis adalah juga bagian dari politik.

Perhelatan politik atau  Pemimilah Wali Kota dan Wakil Wali Kota Ternate pada 2020, sangatlah menguras perhatian, termasuk energi  semua politikus lokal. Masyarakat khususnya di kota Ternate pun merupakan sebuah keadaan politik yang menurut penulis memiliki standar nilai khusus, sebab Ternate adalah poros perubahan dan perkembangan Maluku Utara.

Sebetulnya dalam mendistribukan setiap pimpinan OPD di kabinet Tauhid Soleman, harusnya mempertimbangkan aspek profesionalitas dan integritas. Sebab jika keliru, sudah barang tentu berdampak negatif terhadap publik. Bahwa pelantikan pimpinan OPD adalah hasil dari kibijakan politik, bukan berdasar pada regulasi birokrasi.

Penulis optimis dan meyakini M. Tauhid Soleman selaku pengendali nahkoda dalam menetapkan kabinetnya, pasti berdasar pada profesionalitas dan kompetensi birokrasi. Penting juga bagi saya bahwa harus mendiskusikan setiap langkahnya dalam menjaga "Wealth of Government" pemerintahan yang baik. Tujuannya yaitu agar tidak berefek terhadap politik di Kota Ternate, terutama ketersinggungan  tim sukses.

Sebab saat ini,  ada kabar burung yang beredar melalui media sosial mengenai komposisi kabinet. Entah benar atau tidak, kalaupun  itu benar, maka saya katakan ini merupakan sebuah kecelakaan sistem birokrasi. Sebetulnya menurut saya tak perlu beberkan siapa-siapa yang  bakal dilantik, semuanya demi menjaga marwah pemerintah Kota Ternate. Kalau setiap kebijakan prinsipal itu mengalami kebocoran, maka mau tidak mau polemik tetap terjadi. Memang kita semua tau bahwa transparansi pemerintahan itu penting dalam demokrasi tetapi ada hal-hal yang bersifat inklusif adalah juga bagian dalam atributif pemerintah.

Informasi pergeseran OPD itu harusnya dihindari agar tidak terjadi polemik di masyarakat. Padahal gesekannya hanya di lintas elit politik. Kalau seperti ini, sama halnya kita telah membuat jebakan konflik komonal yang tentunya merugikan kabinet Tauhid-Jasri itu sendiri. Saya berharap agar Wali Kota Ternate arif dan bijak dalam memilih pimpinan OPD (kepala dinas) sesuai visi TernateAndalan. Tentu kita semua berkeinginan bahwa Kabinet TernateAndalan harus lebih sempurna dari sebelumnya.

Penentuan kabinet merupakan motor penggerak mewujudkan visi-misi. Secara politik ini juga adalah embrio dan skema menuju pesta demokrasi tahun 2024 mendatang. Semua haruslah keterwakilan secara zhuurryat. Pesan penulis pak wali kota harus mengawali semua ini dengan manis (etika birokrasi) sehingga diterima oleh masyarakat dengan manis pula. Dalam mewujudkan TernateAndalan yang betu-betul mengakar dan menjadi sebuah keniscayaan bagi orang Ternate yang memenangkan TULUS di Pemilu 2020 lalu. (*)

Share:
Komentar

Berita Terkini