Kepala Desa Akui Dipaksa Setor Biaya Studi Banding DPMD Halmahera Selatan

Editor: BrindoNews.com author photo

Ilustrasi.

HALSEL, BRN
- Dugaan biaya studi banding Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa atau DPMD Halmahera Selatan yang ditanggung kepala-kepala desa mencuat. Ini setelah ada pengakuan beberapa kepala desa saat ditemui di DPMD setempat, Senin 18 Oktober.

Para kepala desa yang ditemui itu mengaku mereka dipatok Rp.15 juta per kepala desa. Biaya pelesir berdalih studi banding ke Jawa Barat itu harus disetor meski belum ada pencarian dana desa.

“Kami belum ada doi (uang) karena belum pencairan. Tapi kami dipaksa harus kumpul (biaya studi banding,” kata salah satu kepala desa yang meminta namanya tidak sebut.

Ia mengatakan terpaksa meminjam uang dari pihak lain demi memenuhi paksaan DPMD. Sejumlah kepala desa lainnya pun terpaksa ikut meminjam uang.

“Kami terpaksa pinjam doi (meminjam uang) karena takut jangan sampai dibilang tidak mendukung program studi banding,” ucapnya.

Sekertaris DPMD Halmahera Selatan, Faris Hi. Madan saat dikonfirmasi di ruang kerjanya tidak banyak berkomentar. Kendati begitu, Faris mengaku studi banding tersebut diikuti 56 kepala desa dengan biaya Rp.15 juta per kepala desa (kades).

“Selebihnya, konfirmasi langsung  ke staf khusus Bupati Halmahera Selatan, M. Yusup Nizar atau lebih dikenal La Rudi. Karena semua informasi keluar satu pintu,” sebutnya. (brn/PM/buwas)

Share:
Komentar

Berita Terkini