Hasrul Buamona Jadi Ahli dalam Kasus Sate Sianida di Bantul

Editor: BrindoNews.com author photo

Dr. Hasrul Buamona saat memberikatan keterangan ahli dalam sidang lanjutan perkara Sate Sianida di Pengadilan Negeri Bantul.

Dr. Hasrul Buamona Pakar menjadi ahli dalam sidang kasus Sate Sianida di Pengadilan Bantul, Kamis 28 Oktober sekira pukul 10.30 WIB.

Advokat dan Pakar Hukum Pidana Kesehatan Fakultas Hukum Universitas Widya Mataram Yogyakarta dihadirkan dalam sidang perkara nomor 224/Pid.B/2021/PN.Btl dengan agenda pemeriksaan keterangan ahli oleh Penasihat Hukum Terdakwa Nani.

Dalam keterangan ahlinya, lanjut Hasrul, ada 3 unsur penting dolus premeditatus atau pembunuhan. Pertama, sengaja (niat/mens rea); kedua, rencana lebih dahulu atau berpikir dengan tenang untuk mempersiapkan tindak pidana; dan ketiga adalah rencana atau pembuat pidana sudah melaksanakan tindak pidananya.

“Menurut ahli, mengapa dalam kasus ini jaksa penuntut umum tidak meminta tanggung jawab hukum Nani (terdakwa) dengan pasal percobaan pembunuhan, dikarenakan tindak pidana pembunuan berencana tidak selesai,” kata Hasrul dalam keterangan tertulis yang diterima brindonews.com, Kamis malam.

Hasrul mengemukakan, titik atau letak mens rea Pasal 340 yaitu sengaja. Direncanakan dan rencanakan dikarenakan ini syarat utama dari adanya kesalahan atau kesengajaan dalam delik ini. Perbedaan dengan Pasal 338 adalah perbuatan tersebut dilakukan secara spontan, sedangkan persamaanya adalah Pasal 338 dan Pasal 340 sama-sama memiliki niat jahat merampas nyawa orang lain.

“Dikarenakan sate sianida yang awalnya untuk membunuh Tomi, namun oleh tukang ojek tersebut diberikan kepada anaknya hingga tewas. Maka disinilah kelalaian (Pasal 359 KUHP) terjadi, dikarenkan kelalaian itu muncul bukan disebabkan oleh Terdakwa melainkan tukang ojek. Namun, dalam kasus ini Terdakwa sebagai Doen Pleger atau Manus Domina (aktor intelektual), sedangkan yang disuruh adalah Manus Ministra hanya sebagai alat belaka tidak memiliki niat jahat atau permufakatan jahat. Maka diberikan alasan pemaaf sehingga pertanggungjawaban pidana Pasal 359 KUHP tersebut hanya dikenakan kepada Doen Pleger/ Manus Domina/Terdakwa,” ucapnya.

Selain itu, sambung Hasrul, menurut ahli visum et repertum memiliki kedudukan pembuktian sebagai keterangan ahli (visa : penyaksian) dan alat bukti surat (reperta: laporan tertulis) yang ini dikuatkan dengan pro justitia.

Terkait kasus ini, menurut Hasrul, harusnya dilakukan juga visum et repertum atas pemeriksaan mayat sampai pada otopsi sesuai Pasal 134 KUHAP. Ini dilakukan untuk mengetahui korban tersebut matinya karena sianida bukan karena sebab lain seperti yang dimaksud novus actus intervenien.

“Tujuannya untuk mencapai kebenaran materiil dalam sidang kasus pidana,” ujarnya. (red)

Share:
Komentar

Berita Terkini