GCW: Kejati Malut Tidak Boleh “Loyo” Usut Dugaan Korupsi Uang Mami di Biro Umum

Editor: BrindoNews.com author photo

Kantor Kejaksaan Tinggi Maluku Utara.

TERNATE, BRN - Dugaan kasus korupsi uang makan minum di Biro Umum Pemerintah Provinsi Maluku Utara tidak boleh dianggap remeh. Apalagi, pihak kejaksaan tinggi telah berjanji serius mengusut tuntas dugaan tersebut.

Pernyataan ini disampaikan Direktur Gamalama Corupption Watch (GCW) Maluku Utara, Muhidin ketika disembangi di halaman Kantor Kejaksaan Tinggi Maluku Utara, Senin sore, 11 Oktober, sekira pukul 15.30 WIT.

Muhidin menyatakan lembaganya terus terus mengawal penanganan kasus yang dilakukan Kejaksaan Tinggi Maluku Utara. Perkara ini, lanjut Muhidin, penanganannya tidak boleh bersemangat diawal saja.

“Namun pada unjung-unjungnya penegak hukum (pihak kejaksaan tinggi) seolah loyo. Kita inginkan penegakan hukum benar-benar prima dalam mengusut dan menuntaskan secara serius sesuai janji kejaksaan tinggi,” kata Muhidin.

Muhidin menyebutkan, ada banyak dugaan penyalahgunaan anggaran di biro umum. Salah satunya penggunaan anggaran belanja yang tidak tepat, hingga dugaan pelanggaran hokum lainnya. Termasuk uang makan minum atau mami.

“Kasus ini Kejaksaan Tinggi Maluku Utara tidak boleh main-main. Apalagi kalau diakumulasikan setidaknya sudah ada miliar rupiah yang digunakan untuk kegiatan biro umum,” ucapnya.

Sekadar diketahui, dugaan tindak pidana korupsi di biro umum itu mencuat ketika Gubernur Maluku Utara menyampaikan LKPJ 2020 dalam rapat pertanggujawaban di DPRD. Dalam laporan tersebut DPRD menemukan beberapa item anggaran di biro umum yang dianggap janggal.

Diantaranya realisasi penyediaan makan minum Rp.9.946.757.840, dari total anggaran Rp.10.946.658.000. Kemudian anggaran penyelenggaraan operasional pemeliharaan kantor senilai Rp.1,3 miliar yang realisasinya hanya Rp.1,1 miliar. Kejanggalan ini tidak bisa dipertanggungjawabkan maupun dibuktikan hingga batas waktu akhir konfirmasi. (jy/red)

Share:
Komentar

Berita Terkini