Dana PEN Bantu Kemiskinan di Maluku Utara Alami Penurunan

Editor: BrindoNews.com author photo

Ilustrasi kemiskinan. (sumber: pixabay dari pikiranrakyat.com)

TERNATE, BRN - Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Maluku Utara, mencatat sejumlah indokator pertumbuhan menunjukkan perbaikan. Trend positif di akhir tahun anggaran 2021 ini diklaim salah satunya keberhasilan pemerintah dalam menekan angka penyebaran Covid-19. 

Kepala KPKNL Ternate Achmakrishna Himawan mengatakan, menguatnya ekonomi nasional telah mendorong berlanjutnya peningkatan kinerja APBN. Per September 2021 saja, penerimaan negara mencapai Rp1.354,8 triliun atau setara 77,7 persen dari target pendapatan.

“Capaian realisasi di Provinsi Maluku Utara sampai dengan 30 September 2021 mencatatkan pendapatan negara sebesar Rp1,51 triliun atau 75,85 persen dari target. Jumlah ini lebih tinggi dibandingkan periode yang sama tahun 2020 sebesar Rp1,28 triliun. Di sisi lain, realisasi belanja negara sebesar Rp10,66 triliun atau 70,62 persen yang lebih rendah dibandingkan periode yang sama tahun 2020 sebesar Rp10,73 triliun,” kata Achmakrishna saat jumpa pers di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Maluku Utara, Rabu pagi, 27 Oktober. 

Achmakrishna mengemukakan, keberhasilan pemerintah memitigasi resiko penularan covid-19 menjadi faktor penting dalam memicu perbaikan aktivitas ekonomi di masyarakat. Misalnya indeks pembangunan manusia, kondisi ketenagakerjaan, tingkat kemiskinan, tingkat ketimpangan atau gini ratio, dan nilai tukar petani. 

Tahun 2020, indeks pembangunan manusia atau IPM di Maluku Utara tercatat 68,49 persen. Sementara tingkat partisipasi angkatan kerja atau TPAK per Februari 2021 sebesar 64,31 persen. Angka ini menunjukkan 64,31 persen penduduk Maluku Utara yang berusia 15 tahun ke atas aktif dalam kegiatan ekonomi.

“Di sisi lain, kemiskinan di Maluku Utara per Maret 2021 turun menjadi 6,89 persen dibanding periode sebelumnya di kisaran 6,97 persen. Penurunan ini diindikasikan karena adanya penyaluran dana PEN yang ditujukan untuk mempertahankan kemampuan daya beli masyarakat maupun pelaku usaha. Sedangkan data gini ratio di Maluku Utara naik hingga 10 basis poin menjadi 0,300 atau tergolong ke dalam kategori rendah, begitu pula dengan nilai tukar petani  atau NTP Maluku Utara yang menunjukkan tren kenaikan,” ucapnya. 

Kepala KPP Ternate Herry Wirawan menambahkan, trend positif juga terjadi dalam penerimaan perpajakan di Maluku Utara yang mencapai Rp1,35 triliun. Hasil ini tumbuh 16,29 persen dari realisasi periode yang sama tahun 2020.

“Realisasi penerimaan perpajakan tersebut terdiri dari penerimaan Pajak dalam negeri sebesar Rp1,28 triliun dan penerimaan perpajakan dari pajak perdagangan internasional yang mencapai Rp75,25 miliar. Penerimaan perpajakan dari pajak perdagangan internasional ini terkontraksi 35,38 persen dari realisasi pada periode yang sama tahun 2020 yang mencapai Rp116,46 miliar,” katanya.

Herry mengatakan, meningkatnya penerimaan pajak itu pemicunya karena proyek pembangunan smelter PT. Indonesia Weda Bay Industrial Park. Sedangkan penerimaan negara bukan pajak tumbuh 41,96 persen atau sebesar Rp166,07 miliar dari realisasi pada periode yang sama tahun 2020 yang mencapai Rp116,98 miliar.

“Di Provinsi Maluku Utara, satuan kerja (satker) yang menerima alokasi sumber dana PNBP terbesar terdapat pada satker lingkup kementerian perhubungan, Kepolisian Negara Republik Indonesia, kementerian agama, kementerian hukum dan ham, kementerian kesehatan, serta kementerian agraria dan tata ruang. Dari total alokasi pagu Rp172,5 miliar, 51.1 persen atau Rp68,49 miliar berada pada kementerian perhubungan. Porsi PNBP untuk kementerian perhubungan tersebut paling tinggi disebabkan karena potensi penerimaan PNBP-nya juga besar. Potensi ini terutama pada sub sektor transportasi laut, dimana Provinsi Maluku Utara memang terdiri dari pulau-pulau yang terpisahkan oleh lautan,” katanya. (red)

Share:
Komentar

Berita Terkini