Pengelolaan DD dan ADD di 23 Desa Halmahera Timur Bermasalah

Editor: BrindoNews.com author photo

Ilustrasi. (CNN Indonesia).

HALTIM, BRN
- Inspektorat Halmahera Timur menemukan pengelolaan dana desa (DD) dan alokasi dana desa (ADD) di 23 desa terindikasi bermasalah.

Lembaga pengawas pemerintahan daerah ini juga menemukan sejumlah kegiatan yang tidak terselesaikan, dan sebagiannya lagi tidak termuat dalam APBDes.

Kepala Inspektorat Halmahera Timur Enda Nurhayati menerangkan, 23 desa terindikasi itu terdapat di tujuh kecamatan. Yaitu masing-masing empat desa di Kecamatan Wasile dan Wasile Selatan.

Wasile Utara tiga desa, dan Wasile Tengah, Maba Tengah dan Maba masing-masing empat desa.

“Temuan ini adalah hasil investigasi pemeriksaan lapangan dan dibuktikan dengan laporan hasil pemeriksaan internal. Pemeriksaan pengelolaan DD dan ADD di tujuh kecamatan ini dilakukan sejak 2020,” kata Enda, Rabu 15 September.

Enda menyebutkan, laporan hasil pemeriksaan internal atau LHP hasil investigasi inspektorat sudah disampaikan masing-masing kepala desa terindikasi bermasalah. Hanya saja belum ada tanggapan balik.

Penyebab indikasi pengelolaan dana dan anggaran dana desa, lanjut Enda, karena para kepala-kepala desa memahami peruntukan anggaran yang bersumber dari pemerintah pusat tersebut.

“Inspektorat nantinya panggil dan berikan mereka pembinaan. Ini untuk mengantisipasi juka berujung di ranah hukum,” ucapnya.

Inspektorat Lepas Tangan 

Enda menambahkan, penyalahgunaan DD dan ADD yang diselesaikan dengan jalur hukum bukan lagi barang baru. Jika ini terjadi, Enda mengaku pihaknya lepas tangan.

Enda mengatakan, LHP inspektorat telah diserahkan ke polisi. Selanjutnya menjadi kewenangan polisi menindaklanjuti.

“Kalau ada laporan masyarakat, lapor saja ke kejaksaan atau kepolisian.  Itu hak penegak hukum perlu tidaknya proses, namun aparat penegak hukum tentu minta rekomendasi inspektorat sebagai dasar penanganan kasus,” ujarnya. (mal/red)

Share:
Komentar

Berita Terkini