Pemprov Malut dan Enam Provinsi Lain Resmi Teken Kerjasama Delta VI

Editor: BrindoNews.com author photo

Gubernur Maluku Utara Abdul Ganis Kasuba saat menandatangani nota kesepahaman di Gedung Bina Graha Istana Negara di Jakarta.

SOFIFI, BRN - Pemerintah Provinsi Maluku Utara resmi meneken kerjasama pengelolaan perikanan. Penandatangan kesepakatan bersama enam pemerintah provinsi lainnya itu dilakukan di Gedung Bina Graha Istana Negara di Jakarta, Senin 13 September kemarin.

Mereka diantaranya Gubernur Gorontalo Rusli Habibi, Gubernur Sulawesi Utara Olly Dondokambey, Gubernur Maluku Irjen. Pol. (purn) Murad Ismail, Gubernur Papua Lukas Enembe dan Wakil Gubernur Papua barat Muhamad Lakotani.

Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menjelaskan, pengelolaan sumber daya perikanan lebih mengedepankan ekosistem laut, pesisir dan pulau-pulau kecil dengan tidak meninggalkan aspek informal.

“Oleh karena itu, dalam pengelolaan WTP akan menggunakan penangkapan terukur juga mendistribusi pemerataan,” kata Wahyu dalam keterangan tertulis Gubernur Abdul Ganis Kasuba yang diterima brindonews.com, Selasa malam.

Wahyu mengatakan kesepakatan yang diteken itu memuat sejumlah hal teknis, termasuk mengatur area tangkap, kesesuaian kouta produksi, dan batas hasil tangkap.

“Seperti nelayan andong. Area penangkapan ikan, jumlah ikan yang boleh ditangkap berdasarkan kuota volume produksi juga diatur. Jika kuota satu juta lalu hasil tangkapan melebihi satu juta sudah tentu overfishing. Kemudian juga mempertimbangkan musim di wilayah timur, jumlah dan ukuran kapal, jenis kapal, jenis alat tangkap, pelabuhan pendaratan dan pengunaan APK lokal. Semua itu diatur,” ujarnya.

Kepala Staf Kepresidenan RI, Moeldoko menyebutkan, melindungi nelayan adalah perwujudan visi misi Presiden Joko Widodo. Terutama perlindungan bagi nelayan kecil.

“kerjasama ini merupakan implementasi dari kebutuhan mendesak bagi kepentingan antar provinsi, yang mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 tahun 2020. Perjanjian bersama ini menjadi payung besar bagi perjanjian dan kerjasama lintas sektor,” kata Moeldoko.

Gubernur Maluku Utara Abdul Gani Kasuba menambahkan, Deputi Kementerian Dalam Negeri RI menamakan kerjasama ini dengan nama Delta VI dorong ekonomi kelautan untuk kesejahteraan enam provinsi.

“Kerjasama ini dalam rangka memperkuat koloborasi pembangunan daerah, dengan mengoptimalkan sumber daya masing-masing pihak guna mendorong kesejahteraan masyarakat di Maluku Utara,” kata Abdul Gani. (red)

Share:
Komentar

Berita Terkini