Pekerjaan Perumahan di Sangaji Ternate Bakal Dikenakan Sanksi Pidana

Editor: BrindoNews.com author photo

Tonny S. Pontoh.


TERNATE, BRN - Dinas Lingkungan Hidup atau DLH Kota Ternate menerbitkan surat keputusan tentang penerapan sanksi administratif paksaan kepada Khatima Albar, pengembang bisnis properti di Kelurahan Sangaji, Kota Ternate Utara.

Surat Nomor: 660.1/260/DLH-KT/2021 tertanggal 15 September 2021 yang diteken Kepala DLH Tonny S. Pontoh itu salah satunya memuat sanksi pidana yang termual dalam Pasal 109 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentan Perlidungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Kepala DLH Kota Ternate Tonny S. Pontoh mengatakan, keputusan yang diterbitkan tersebit didasari beberapa pertimbangan.  Salah satunya dokumen lingkungan yang belum dimiliki pengembangan atau penanggungjawab usaha.

“Berdasarkan hasil pengawasan tim pengawas, ditemukan bahwa kegiatan (pengerukan lahan perumahan di Kelurahan Sangaji) yang dilakukan belum memiliki dokumen lingkungan,” kata Tonny.

Tonny menyatakan, pemberian sanksi paksaan pemerintah atau penghentian sementara seluruh kegiatan yang berdampak terhadap lingkungan tersebut sifatnya wajib.

Pekerjaan nantinya kembali dilanjutkan apabila pihak pengembang melengkapi semua ijin. Pengembang juga wajib melaporkan progres pekerjaan.

“Pada diktum KESATU, penanggungjawab untuk segera berkoordinasi dengan DLH Kota Ternate untuk mengurus dokumen lingkungan paling lama 14 hari kerja. Apabila ini tidak dipenuhi, bakal dikenakan sanksi pidana sebagaiman dimaksud dala Pasal 109 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentan Perlidungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup,” ucapnya.

Tonny menambahkan, pemberian sanksi pidana bagi penanggujawab pengerjaan perumahan di Kelurahan Sangaji itu sekaligus menepis tudingan Ketua DPRD Kota Ternate, Muhajirin Bailussy. (ham/red)

Share:
Komentar

Berita Terkini