Komisi III Minta Kadis Perkim Jangan Memperhambat Pembayaran Utang Pihak Ketiga

Editor: BrindoNews.com author photo
Ketua Komisi III DPRD Malut,Zulkifli Umar 

SOFIFI, BRN - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Maluku Utara meminta kepada kepala Dinas Perumahan Kawasan dan Pemukiman (Dispekrim) Yunus Badar untuk tidak memperhambat pembayaran utang ketiga, yang saat ini sudah siap di bayar oleh Badan Keuangan. Masalah kisru internal itu lain cerita, tetapi jangan mempersulit proses pembayaran hutang pihak ketiga.

Ketua Komisi III DPRD Malut Zulkifli Umar kepada wartawan Rabu (8/9/2021) mengatakan, alasan apa kepala dinas tidak menandatangani dokumen Surat Perintah Membayar (SPM) yang itu berkaitan dengan utang dinas kepada pihak ketiga yang wajib dibayarkan. “ Masalah kisru di internal itu urusan pribadi, tetapi masalah utang itu wajib dibayarakan,” katanya.

Hutang itu adalah hak pihak ketiga yang harus dibayarkan, apabila semua administrasi sudah lengkap, kenapa kadis tidak bertanggungjawab. Harusnya itu jadi prioritas dinas untuk menyelsaikan tunggak hutang, jangan sampai tidak dibayarakan.

Komisi III DPRD akan memanggil kadis perkim untuk memberikan alasan apa sehingga tidak memiliki itikad baik untuk menyelsaikan hutang pihak ketiga. “ sangat disayangkan mereka sudah kerja tetapi dinas terkait tidak punya itikad baik menyelesaikan,” sebutnya.

Menurutnya, itu bukan utang pribadi kepala dinas tetapi utang pemerintah dan sudah dianggarakan untuk pembayaran. Sementara niat pemerintah provinsi itu untuk melunasi semua utang pihak ketiga yang belum terbayarakan.

"Utang ini kan bersifanya wajib di Organisasi Perangkat Daerah (OPD) manapun kalau ada utang pihak ketiga itu wajib dibayar. Wajib pemerintah menyelesaikan semua utang yang belum dibayarakan," sambungnya. (red/brn)

Share:
Komentar

Berita Terkini