Hadapi Gugatan Rekanan, Pemprov Siapkan Anggaran 19 Miliar

Editor: BrindoNews.com author photo
Sekprov Malut, Samsuddin A Kadir 

SOFIFI, BRN - Pemerintah Provinsi Maluku rupanya sudah  menyiapkan anggaran senilai Rp19 Miliar dalam menyelesikan polemik proyek pembangunan perumahan ASN III. Uang itu nantinya dipakai untuk membayar denda rekanan jika mereka memenangkan persidangan.

Sekertaris Daerah Provinsi Maluku Utara Samsuddin A Kadir  mengatakan, anggaran senilai Rp19 Miliar bersumber dari Silpa Angaran Pendapatan Belanja Daerah tahun 2020. Silpa tersebut disebabkan karena adanya refocusing tahun lalu.

Menurutnya, tahun lalu pemprov mendaptkan surplus keuangan senilai Rp40 Miliar lebih. Anggaran ini kemudian terjadi refocusing dan pengurangan serta ada penambahan-penambahan tersebut sehingga menyembabkan silpa. “Sumber anggaranya dari Silpa tahun lalu,” sebut Samsuddin ketika disembangi sejumlah awak media di Kantor DPRD Maluku Utara, Rabu (8/9). 

Saat ditanya apakah, rekanan sudah melaporkan ke pangdilan atau belum, sekprov mengatakan berdasarkan informasi sudah ada laporan ke pengadilan, tetapi pemprov belum mendapatkan surat dari pengadilan.

"Sejauh ini belum ada surat pemberitahuan dari pengadilan atas laporan rekanan atau pihak ketiga," akuinya.

Samsuddin menambahkan, anggaran senilai Rp19 miliar itu sifatnya hanya persiapan. Uang bakal terpakai (membayar denda) apabila kalah dalam persidangan nanti. Namun jika pemprov yang menang, maka pemprov tidak menyelesaikan (membayar).

Meski begitu, proyek yang dikerjakan pihak rekanan itu saat ini hanya mencapai 40-50 persen, sehingga kalau dipersidangan nanti dimenagkan oleh rekanan, pemprov hanya membayar sesuai dengan pekerjaan yang dilakukan pihak ketiga.

"Meski kita kala dalam gugatan itu hanya membayar sesuai dengan pekerjaan. Initinya pemprov siap hadapi gugatan rekanan apabila dilaporkan ke pengadilan. “Prinsipnya kita sudah siap baik fisik dan mental serta penganggaranya,” katanya.

Sementara Kepala Biro Hukum Setda Malut Faisal Rumbia menambahkan, sejauh ini belum ada surat dari pengadilan atas gugatan rekanan, terkait dengan proyek pekerjaan ASN III yang melekat di Dinas Perumahan Kawasan dan Pemukiman. “Prinsipanya kita belum dapat surat dari pengadilan atas gugatan tersebut,” ujarnya. (red/brn)

Share:
Komentar

Berita Terkini