Diduga Bermasalah, Desak APH Telusuri Uang Mami Biro Umum dan Anggaran Media Dinkes Malut

Editor: BrindoNews.com author photo
Sekertaris DPD KAI Malut Roslan.SH

 

TERNATE,BRN - Terkait temuan pansus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Maluku Utara terkait dengan adanya kejanggalan LKPJ Gubernur Malut tahun 2020, terdapat realisasi anggaran di dua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang dinilai sesuai dengan perutukanya, yakni anggaran Makan Minum (Mami) Biro Umum Setda Malut senlai Rp 10 Miliar dan anggaran belanja media pada Dinas Kesehatan senilai Rp 1,3 Miliar.

Masalah tersebut segera ditindaklanjuti secara serius oleh aparat penegak hukum yang memiliki kewenangan, karena hal ini menyangkut penyerapan dan penggunaan anggaran di dua dinas. Ini menjadi penting agar tidak ada potensi atau celah yang bisa dimanfaatkan oleh oknum-oknum memainkan anggaran, kata sekertaris DPD Kongres Advokat Indonesia (KAI) Provinsi Maluku Utara Roslan SH, kepada redaksi brindonews.com via WhatsApp Rabu (1/9/2021).

Menurutnya, apa yang disampikan pansus itu sudah jelas sebab itu adalah hasil investigasi dilapangan. Jadi alangka baiknya rekomendasi pansus tersebut segera ditindaklanjuti untuk mengetahui kebenaranya anggaran tersebut.

 “ Sangat tidak pantas di Biro Umum, terdapat uang penggunaan anggaran kegiatan penyediaan makanan dan minuman senilai Rp 10.946.658.000 direalisasi senilai Rp 9.946.757.840 dan itu nyaris terpakai habis dan ketidakjelasan penggunaan anggaran penyelenggaraan operasional dan pemeliharaan kantor senilai Rp.1.304.541.500 direalisasi senilai Rp 1.170.630.759. peluang terjadinya fraud pengadaan BBM di Biro Umum.

Sementara kegiatan penanganan media tengah pandemi covid-19 yang melekat di Dinas Kesehatan Provinsi Maluku Utara senilai Rp. 1.389.485.000. Padahal tahun 2020 semua penanganan pencegahan Covid-19 itu ditangani Satuan Gugus Tugas Covid-19. Olehnya itu perlu ditelusuri kebenaranya agar kiranya kebenaran informasi anggaran penanganan pandemi Covid-19 benar-benar dipertangungjwabkan.

Lanjut Roslan yang juga pengacara muda malut ini mengatakan, DPRD Malut juga jangan hanya merekomendasikan hasil pansus LKPG gubernur ke Inpektorat dalam hal audit insvestigasi kembali penyerapat anggaran di dua OPD, tetapi harus serius melakukan pengawalan hingga mendapatkan titik terang.

“ Jangan sampai hanya nama rekomendasi, tetapi tidak di kawal, itu bisa dibilang pansus tidak serisu”.

Kami juga berharap semua lembaga baik pengawasan internal maupun eksternal dan berbagai unsur lain termasuk unsur masyarakat luas harus berperan aktif memantau atau mengawasi penggunaan dana penanganan dimasa pandemi Covid-19 ini agar semua angaran dapat digunakan sesuai peruntukannya. (red/brn)

Share:
Komentar

Berita Terkini