Catut Nama Gubernur, Kadis Perkim Malut Diduga Minta Uang di Staf

Editor: BrindoNews.com author photo

Yunus Badar : Saya di Fitnah

Ilustrasi uang pecahan Rp.50.000. (Foto:jppn).

SOFIFI, BRN - Kepala Dinas Perumahan Kawasan dan Pemukiman Provinsi Maluku Utara Yunus Badar, diduga meminta uang kepada stafnya. Bahkan, tak tangung-tangung nama Gubernur Maluku Utara pun dicatut untuk mendapatkan sejumlah uang dari stafnya sendiri.

Informasi yang diterima redaksi brindonews.com, Senin 13 september 2021 menyebutkan, Yunus Badar diduga meminta salah satu stafnya untuk mencarikan uang tunai senilai Rp.25 juta. Besaran uang ini lalu disetor ke gubernur dalam rangka pengurusan pergantian bendahara lama ke yang baru.

Permintaan tersebut langsung dipenuhi dan uangnya pun langsung diserahkan ke Yunus Badar selaku Kepala Dinas Perumahan Kawasan dan Pemukiman Provinsi Maluku Utara.

Tak hanya itu saja, Yunus juga diduga kembali meminta oknum stafnya itu untuk menyetor Rp.30 juta ke Gubernur Abdul Gani Kasuba. Yunus berdalih, uang tersebut diminta gubenur.

Yunus lagi-lagi meminta agar oknum staf yang merupakan bawahannya itu kembali mencarikan uang tunai Rp.60 juta. Uang ini kemudian ditransfer ke rekening BNI atas nama Yunus Badar. Selain itu. Yunus juga menjanjikan bawahannya itu memberikan proyek Pematangan Lahan RSUD sebagai imbalan.

Kepala dinas Perkim Malut Yunus Badar kepada redaksi brindonews.com via WhatsApp Senin (13/9/2021) membantah kalau dirinya mencatut nama nama Abdul Gani Kasuba. Ia menyatakan, tudingan yang dialamatkan itu tidak benar.

“Astagafirullah. Itu informasi yang tidak benar. Tidak mungkin seorang gubernur meminta uang Rp 25 juta dengan iming-iming ganti bendaharan dinas. Sangat tidak masuk akal,” kata Yunus.

Yunus menyatakan urusan pergantian bendahara dinas yang lama ke baru sudah selesai. SK pemberhentian bendahara lama dianulir sang gubernur.

“Secara otomatis semua urusan pencairan yang perintahkan ke bendahara untuk menyelesaikan. Kemudian diperdebatkan lagi terkait kembalinya bendahara lama. Dengan adanya perdebatan tersebut langsung kembali mengusulkan pergantian baru, dan itu tidak pernah menyetorkan uang senilai Rp25 itu ke gubernur. Jadi apa yang dituduhkan itu semuanya tidak benar,” tandasnya.

Yunus menyebutkan, tundingan pencatutan nama gubernur itu hanya permainan sekelompok di internal dinas. Ia mengaku tidak pernah sekalpun membawa-bawa nama pimpinan dalam segala urusan, termasuk meminta uang.

“Nantinya mereka menginginkan gubernur untuk saya di copot dari jabatan kepala dinas perumahan kawasan dan pemukiman,” sebutnya. (tim/red)

Share:
Komentar

Berita Terkini