Tak Terima Dikritik, Bupati James Uang Berhentikan Ketua BPD Domato

Editor: BrindoNews.com author photo

Nahri Ishak dipecat karena dianggap beperilaku kurang baik dan tidak beretika bermedia sosial. Imbasnya, Nahri diklaim telah melanggar sejumlah pasal pada Undang-uang Nomor 11 Tahun 2008. Nahri juga dianggap melanggar Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 1 Tahun 2019.

HALBAR, BRN - Bupati Halmahera Barat James Uang mulai menunjukan kebijakan arogannya. Bupati terpilih hasil Pilkada 9 Desember 2020 itu tak segan-segan memecat bawahannya bila mengkritiknya.

Baru-baru ini Bupati James Uang memecat Ketua Badan Permusyawaratan Desa Domato, Kecamatan Jailolo Selatan, Nahri Ishak. Pemecatan ini termuat dalam surat keputusan nomor :137/KPTS/VII/2021, tertanggal 30 Juli 2021.

Pemecatan tersebut bermula dari Nahri mengkritik instruksi Bupati James Uang atas pembelian Sapi kurban. Kritik ini dituliskan Nahri melalui akun Facebook  @Ari_Sidangoli.

Nahri yang dikofirmasi berpendapat, kritik yang disampaikan itu sudah sesuai amanah Pasal 6 Peraturan Menteri Desa, PDTT Nomor 13 Tahun 2020. Bahwa instruksi Bupati James Uang yang memerintahkan pemerintah desa membeli Sapi kurban menggunakan dana desa jelas menyimpang dari ketentuan peraturan perundang-undangan.

“Saya menilai keputusan pemberhentian ini dimaksudkan untuk membungkam suara keras anggota-anggota BPD dalam mengawasi pengelolaan keuangan desa,” kata Nahri, Kamis, 5 Agustus.

Nahri menilai keputusan Bupati Halmahera Barat memberhentikannya sangat mengada-ada dan cacat hukum. Menurutnya, pemecatan kepadanya tidak sesuai Pasal 22 Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 1 Tahun 2019 tentang BPD.

“Bupati itu tidak berwenang memberhentikan BPD, yang ada hanya meresmikan pemberhentian anggota BPD atas usulan dari pimpinan BPD melalui kepala desa,” jelasnya.

Atas masalah ini, Nahri meminta DPRD Halmahera Barat mengkaji  dan menindaklanjuti kegiatan pengadaan hewan kurban yang biayanya bersumber dari dana desa.

“Saya meminta sikap yang jelas dari anggota-anggota DPRD yang terhormat. Apakah akan berdiri bersama untuk kepentingan masyarakat desa atau membela kebijakan yang tidak masuk akal semacam pengadaan hewan kurban yang menggunakan dana desa,” pungkasnya. (red)

Share:
Komentar

Berita Terkini