Polemik Dualisme Bendahara Disperkim Malut Tuntas

Editor: BrindoNews.com author photo
Kantor Dinas Perkim Provinsi Maluku Utara 

SOFIFI, BRN - Polemik dualisme bendahara dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman (Perkim) Provinsi Maluku Utara, akhirnya mendapatkan titik terang. Penyelesaian ini setelah gubernur Malut kembali menganulir Surat keputusan (SK) pengangkatan bendaharan baru.

Kepala Biro Hukum Provinsi Maluku Utara Faisal Rumbia, belum lama ini mengatakan, pembatalan SK bendahara tersebut, lantaran pengusulan kepala dinas Perkim belum di  ke  Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah (BPKAD). Akibatnya akan mengganggu proses proses keuangan, saat bendahara baru melakukan pengurusan pencairan dan itu pasti di tolak oleh BPKAD.

Untuk tidak mengganggu proses pencairan keuangan, maka bendahara lama diaktifkan kembali sehingga dapat menyelesaikan urusan-urusan keuangan dinas yang belum dituntaskan. Bahkan pergantian bendahara tidak bisa dilakukan di pertengahan tahun anggaran.

“ Pergantian bendahara tidak bisa dilakukan di pertengahan tahun anggaran sebab itu akan terjadi masalah di kemuadian hari”.

Kata dia, intinya bendahara disperkim yang lama belum bisa di ganti hingga karena itu dapat mengganggu mekanisme pencairan anggaran dinas yang sudah berjalan sejak Januari 2021.

“ kita mengacu ke bendahara lama dispekrim hingga akhir tahun angaran, apabila di usulukan pergantian baru kita proses sesuai mekanisme yang berlaku.

Kepala dinas Perkim Yunus Badar saat di konfirmasi redaksi brindonews via WhatsApp Minggu (22/8/2021) engan merespon.

Informasi yang diterima redaksi brindonews.com, setelah bendahara lama di aktifkan, tunggakan Gaji dan TTP ASN akhir sudah di cairkan yang sebelumnya terlembat.(tim/red)

   

   

Share:
Komentar

Berita Terkini